Hari Pancasila

Hari Lahirnya Pancasila 18 Agustus 1945

Oleh: Yusril Ihza Mahendra (Ahli Hukum Tata Negara)

pancasila

Sebagian orang menyebut tanggal 1 Juni adalah Hari Lahirnya Pancasila, yang sekarang sebagian orang menyebutnya dengan istilah Hari Pancasila. Pancasila adalah landasan falsafah negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, khususnya alinea ke 4.

Saya lebih suka menyebut Pancasila sebagai “landasan falsafah negara” bukan dasar negara atau ideologi sebagaimana sering kita dengar. Istilah landasan falsafah negara itu bagi saya lebih sesuai dengan apa yang ditanyakan Ketua BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dr. Radjiman Wedyodiningrat.

Diawal sidang, Radjiman berkata, “Sebentar lagi kita akan merdeka. Apakah filosofische grondslag Indonesia merdeka nanti?” Radjiman tidak bertanya tentang ideologi negara atau dasar negara. Dia bertanya filosofische gronslag atau landasan falsafah negara.
BACA SELENGKAPNYA “Hari Pancasila”

Mualaf Pancasila

Selamat Datang Para Mualaf Pancasila, Marhaban!

Oleh : Hersubeno Arief (Konsultan Media dan Politik)

Mualaf adalah sebuah kata merujuk kepada nonmuslim yang berpindah keyakinan menjadi Islam. Kata yang berasal dari bahasa Arab itu telah diserap dalam bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebut sebagai “orang yang baru masuk Islam”.

Dalam agama Kristen mereka disebut sebagai domba-domba yang tersesat dan kembali berkumpul dengan gembalanya, Yesus Kristus. Intinya adalah mereka yang baru beriman dan kembali ke jalan kebenaran.

Terminologi dalam agama tersebut sangat pas untuk menggambarkan fenomena menarik yang tengah terjadi di Indonesia sepanjang perhelatan Pilkada DKI 2017.

Prosesnya tidak mendadak sontak, tapi lumayan panjang. Diawali dari sebelum masa kampanye, menjadi sangat ramai saat kampanye berlangsung dan imbasnya masih terus terjadi hingga saat ini. Momentumnya kian menaik bersamaan dengan peringatan hari lahirnya Pancasila 1 Juni.
BACA SELENGKAPNYA “Mualaf Pancasila”

Ahok dan Karma Pengkhianatan

Ketulusan yang Tersakiti itu Melahirkan Karma

Oleh: Nanik Sudaryati (wartawan senior)

Prabowo dan Akok sekeluarga

Karma atau apalah bahasa kalian, saya hanya ingin menulis sebuah kisah di mana saya menjadi saksi dari sebuah pengkhianatan. Saya tidak akan menulis detail, saya akan persingkat saja.

Ketika dulu Jokowi sudah mulai dilirik Bu Mega, persoalan muncul karena PDIP hanya punya 11 kursi (kalau tdk salah) di DPRD DKI, jadi tidak bisa mendafatar sendiri . Perlu 4 kursi lagi.

Jokowi yang tidak begitu mengenal orang politik dan tidak punya uang untuk memberi mahar partai politik, akhirnya menghubungi Hasjim Djojohadikusumo yang tak lain adalah adik Prabowo Subianto, untuk mendukungnya karena Gerindra punya 6 kursi.
BACA SELENGKAPNYA “Ahok dan Karma Pengkhianatan”

HTI, Jokowi dan Taxi Online

Hizbut Tahrir Indonesia, Jokowi dan Taxi Online

Oleh : Hersubeno Arief  (Konsultan Media dan Politik)

Apa kalkulasi dan target politik pemerintahan Jokowi mengajukan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)?

Dari sisi hukum perdebatannya bisa sangat panjang. Namun dari sisi perubahan sosio-demografis dan sosio-politis jawabannya menjadi sangat sederhana.

Jokowi dan orang-orang di pemerintahannya, terutama beberapa orang dekatnya gagal memahami adanya sebuah perubahan besar. Dalam bahasa anak muda sekarang “gagal paham.”

Di era digital yang segala sesuatunya berubah sangat cepat, pemahaman dan adaptasi terhadap perubahan itu sangat penting. Sebuah keniscayaan, hukum alam yang tidak bisa ditentang.

Setidaknya ada tiga penyebab mengapa Jokowi dan beberapa pembantu dekatnya seperti Luhut Binsar Panjaitan gagal paham.

Pertama, cultural shock generasi digital immigrant.

Kedua,kegagalan memahami perubahan prinsip owning ke sharing.

Ketiga, kegagalan memahami sosio-demografis dan politis umat Islam.
BACA SELENGKAPNYA “HTI, Jokowi dan Taxi Online”

Ridwan Kamil dan Ahok Effect

Walikota Bandung Ridwan Kamil dan Ahok Effect

Oleh : Hersubeno Arief (Konsultan Media dan Politik)

Dalam sebulan terakhir kesibukan Walikota Bandung Ridwan Kamil (RK) meningkat tajam. Selain aktivitas kesehariannya mengurus warga kota kembang, setiap akhir pekan RK melakukan safari ke berbagai kota/kabupaten di Jawa Barat.

Selain bertemu para tokoh, kyai, alim ulama, kegiatan utama RK adalah meresmikan tim relawan Baraya Ridwan Kamil (Barka). Baraya, saudara atau kerabat dalam bahasa Sunda ini akan menjadi tulang punggung tim sukses RK yang maju ke Pilgub Jabar 2018. Kira-kira tugas mereka sama seperti Teman Ahok. Bedanya sudah ada partai yang menyatakan kesediaannya mendukung RK.

Sejak mendeklarasikan diri sebagai Cagub Jabar sebulan lalu (17/3) RK langsung tancap gas. Berkejaran dengan waktu, karena Pilkada Jabar 2018 akan digelar pada bulan Juni. Artinya tinggal 14 bulan lagi waktu yang tersisa. Bukan waktu yang panjang.

Modal awal dukungan dari Partai Nasdem membuat dia sangat pede. Apalagi ada survei yang menyatakan tingkat popularitas dan elektabilitasnya paling tinggi dibandingkan dengan kandidat potensial lainnya seperti Wagub Deddy Mizwar maupun mantan Wagub Dede Yusuf.
BACA SELENGKAPNYA “Ridwan Kamil dan Ahok Effect”

Gelar Islam Radikal dari Islamofobia

Gelar Islam Radikal dari Islamofobia

Oleh: Nasihin Masha*

Nasihin Masha cropMedia-media asing menyebut kemenangan Anies-Sandi sebagai kemenangan Islam radikal, Islam garis keras, dan Islam fundamentalis. Sejumlah, bahkan banyak, pihak di dalam negeri juga menyebut hasil Pilkada DKI 2017 sebagai kemenangan Islam radikal.

Para penuduh ini seperti sedang membuat orang-orangan sawah bahwa politik identitas sebagai hantu yang harus diusir. Intinya orang Islam itu tidak Pancasilais, anti-Bhinneka Tunggal Ika, dan tentu saja tak layak hidup di NKRI.

Bagi yang lama bergelut sebagai aktivis pergerakan Islam, tuduhan ini bukan stigmatisasi baru. Propaganda lama yang selalu diputar kala ada kebangkitan Islam politik. Jangankan Anies-Sandi, BJ Habibie pun saat mendirikan ICMI dan menjadi presiden mendapat stigma sama. Tentu saja itu lucu, geli, dan norak. Yang menuduh adalah orang-orang hebat. Tentu bukan karena mereka tak paham. Mereka paham sepaham-pahamnya. Lalu mengapa mereka membuat tuduhan semacam itu?

BJ Habibie tak pernah mesantren. Ia juga tak pernah ikut taklim. Saat SMA bersekolah di sekolah Kristen. Lalu sebentar kuliah di ITB, dilanjutkan kuliah di Jerman. Di negeri itu, ia menempuh pendidikan sarjana hingga meraih gelar doktor. Selanjutnya ia meniti karier di negeri itu hingga dipanggil pulang oleh Soeharto. Setelah sebentar di Pertamina, Habibie menjadi menristek. Ia hanya bergulat dengan itu.
BACA SELENGKAPNYA “Gelar Islam Radikal dari Islamofobia”

Netizen Kecam Tuntutan Ringan Jaksa pada Ahok

Kecaman terhadap jaksa penuntut umum (JPU) yang menuntut Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sangat ringan, hanya satu tahun penjara dengan masa percobaan dua tahun, mendapat kecaman keras di media sosial. Mereka menuduh JPU dan atasannya, Jaksa Agung HM Prasetyo yang kader partai pendukung Ahok, telah bertindak sebagai pembela Ahok bukannya menjadi penuntut Ahok.

Mantan Menko Maritim Dr Rizal Ramli di akun twitternya @RamliRizal menyatakan,”Saya ndak ngerti hukum, agak bingung itu Jaksa Agung Penuntut Umum atau pembela Umum. Mohon tanya pak.”

Selanjutnya Rizal Ramli mencuit,”Bang Surya (Paloh, ketua partai Nasdem), katanya Restorasi Demokrasi-kok malah jadi restorasi terdakwa via kader Jaksa Agung. Kok malah merusak sistem hukum.” Jaksa Agung Prasetyo memang kader Partai Nasdem pimpinan Surya Paloh.

Rizal Ramli juga menyebut di akun twitternya itu, “Jaksa Agung kader Partai Nasdem, political appointee, kok Jaksa Agung jadi jubirnya Terdakwa, Mas prasetyo piye toh?”

Menyambut pernyataan Rizal Ramli itu, seorang netizen berkomentar, “Restorasi Demokrasi buat gagah2an doang biar kesannya intelek patriotik. Nge-restorasi kepentingan cukong-cukong adalah kenyataannya.” Kata restorasi memang menjadi jargon utama Partai Nasdem dan Surya Paloh sejak awal berdirinya partai itu.

Mereka juga mempersoalkan Presiden Jokowi yang pada awalnya berjanji tidak akan mengangkat jaksa agung dari unsur partai. “Janji pak presiden dulu kalau jaksa agung tidak boleh dari partai… nyatanya?”

Bahkan ada netizen, @ssirah, yang menyebut, ”Restorasi itu bebas menista agama, bebas kasih sembako politik, dan bebas kasih sapi politik.” *