PPP Jual Diri pada Jokowi

Prostitusi Politik: Jual Diri Ketua PPP kepada Penguasa

oleh: Asyari Usman (wartawan senior)

PPP-PDIPKalau dilihat cuplikan berita-berita televisi dalam dua hari ini, tampaknya Jumat kemarin, 21 Juli 2017, merupakan hari yang paling berbahagia bagi ketua umum PPP, Muhammad “Romi” Romahurmuziy. Dia tampil sangat gembira. Wajahnya berseri-seri, penuh percaya diri. Waktu itu dia mengumumkan keputusan Mukernas PPP yang mencalonkan Joko Widodo sebagai presiden di Pemilu 2019.

Tidak ada yang istimewa dari deklarasi ini. Yang paling menonjol adalah penampakan “helplessness” (ketidakberdayaan) di pihak Romi. Dia buka tuntas aib dirinya sebagai politisi murahan. Sebagai politisi yang bisa “dikencani” oleh penguasa ketika musim Pemilu sudah mulai mendekat.

Dalam bahasa “red district” (di Indonesia disebut “lokalisasi”), lenggang-lenggok dukungan Romi kepada Jokowi itu adalah prostitusi politik. Pelacuran politik. Memang sangat kurang enak disebut prostitusi atau pelacuran. Tetapi, yang terjadi tidak berbeda dengan prostitusi di lokalisasi. Sama-sama ada imbalannya. Ada tarifnya. Tarifnya tergantung seberapa seksi posisi PPP di percaturan politik nasional, dan di parlemen.
BACA SELENGKAPNYA “PPP Jual Diri pada Jokowi”

Nafsu Menghapus Islam Politik

Keburu Nafsu Menghapus Islam Politik

Oleh: Muhammad Subarkah

“Agama (Islam) tak usah dibawa-bawa ke dalam politik!” Jargon ala penasihat pemerintah kolonial Belanda Christian Snouck Hurgronje ini terus berdengung hingga sekarang, bahkan terasa akhir-akhir ini semakin kencang meski Pemilu 2014 sudah berlalu. Tuduhannya pun macam-macam, mulai dari sekadar guyon soal dilarangnya night club, lokalisasi penjaja seks, hingga tuduhan serius soal wacana teroris Islam hingga perang terhadap ‘Islam’ yang dibentuk ISIS.

Memang Hurgronje sudah lama meninggal. Zaman sudah berganti dan kolonial sudah pergi. Namun, entah mengapa soal Islam politik terus dicurigai. Setelah kemerdekaan, tepatnya pada 1960-an ada jargon yang ‘nyinyir’ kepada gerakan Islam yang memperjuangkan ide politik (Islam politik). Saat itu munculah seruan: waspadalah kepada kaum sarungan! Slogan serupa pun banyak bermunculan saat itu. Salah satu contohnya adalah menyamakan para pemimpin pesantren yang punya lahan sawah luas sebagai setan desa.

Setelah, masa Orde Lama pimpinan Bung Karno lewat, hal yang sama juga terjadi. Pada akhir 1980-an, ketika terjadi perdebatan panas soal rancangan undang-undang peradilan agama, muncul juga sebutan sinis. Seorang petinggi intelijen yang sangat ditakuti menyebut bahwa saat ini ada gerilya kembali ke Piagam Jakarta. Arah tuduhan ini jelas bahwa umat Islam masih tetap memendam bara perjuangan hendak menjadikan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai negara Islam.

Dan, kini setelah tujuh belas tahun reformasi, tanda-tanda keinginan untuk menghapuskan ‘Islam poitik’ juga belum surut. Bahkan, keinginan itu terasa kuat setiap kali datang pemilu mulai dari tahun 1999-2014. Entah mengapa lembaga survei yang dalam pilpres selalu tepat dalam ‘meramal’ hitung cepat, ketika menyurvei partai Islam yang itu menjadi representasi terkuat dari Islam politik selalu mengatakan kekuatan ini akan mati atau terkubur dalam sejarah politik Indonesia. Bumbu ini makin sedap ketika membaca pesan yang bersliweran di dunia maya yang juga tampak jelas bersorak-sorak ketika kekuatan Islam politik tersudut dan layu dibakar terik zaman.
BACA SELENGKAPNYA “Nafsu Menghapus Islam Politik”

Kebijakan Orde Baru terhadap Masyumi dan Islam (3-habis)

Oleh: Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra

Partai Masyumi
Partai Masyumi

Tak ada yang menyangsikan bahwa sikap anti Islam ideologis dan politis di bawah Orde Baru ini tanpa arahan, atau paling tidak di bawah pengetahuan Presiden Soeharto. Soeharto sendiri berasal dari kalangan Jawa Abangan, walau di masa kecil pernah belajar di sekolah Muhammadiyah dan aktif belajar mengaji serta tidur di mesjid di kampungnya. Namun pemahaman Soeharto terhadap agama tergolong minim, begitu juga ketaatannya dalam menjalankan ibadah agama. Sampai akhir dekade tahun 1980-an, rakyat tak pernah tahu apakah beliau mengerjakan solat Jum’at apa tidak. Tak pernah beliau nampak pergi menunaian solat Jum’at di Masjid Baiturrahim di Istana Negara atau mesjid lainnya. Walau begitu, Soeharto selalu mengucapkan salam baik di awal maupun di akhir pidatonya, meskipun di dalam teks pidatonya, ucapan salam itu tidak ada. Soeharto dan Ibu Tien hanya nampak menghadiri acara Nuzul Qur’an di Istana negara, dan peringatan Isra Mi’raj dan Nuzul Qur’an di Mesjid Istiqlal. Dalam ucapan lisannya sehari-hari Soeharto lebih banyak mengutip mutiara-mutiara falsafah Jawa – terutama Ronggowarsito – daripada merujuk kepada khazanah ajaran Islam.

Kesadaran Soeharto terhadap Islam mulai tumbuh ketika usianya kian senja. Dalam Muktamar Muhammadiyah di Solo pada tahun 1985, tanpa diduga Soeharto mengatakan bahwa dia bersyukur pernah mengenyam pendidikan Muhammadiyah. Padahal kata-kata itu tidak ada dalam teks pidato resminya yang disiapkan Mensesneg Moerdiono. Warga Muhammadiyah seolah mendapat angin segar. Saya mendengar sejak itu ada pengajian agama Islam yang dilakukan diam-diam di rumah Soeharto. Pelan-pelan Soeharto mulai menampakkan sosok keislamannya. Dia mendukung upaya Munawir Sadjzali untuk menciptakan UU Peradilan Agama pada tahun 1989, dan kemudian mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Kompilasi Hukum Islam. Dua hal semacam ini hampir mustahil terjadi di awal maupun di pertengahan usia Orde Baru. Di masa itu, setiap pembicaraan mengenai hukum Islam dan lembaga-lembaganya, dengan mudah akan dituduh untuk menghidupkan kembali Piagam Jakarta.
BACA SELENGKAPNYA “Kebijakan Orde Baru terhadap Masyumi dan Islam (3-habis)”

Kebijakan Orde Baru terhadap Masyumi dan Islam (2)

Oleh: Yusril Ihza Mahendra

Partai Masyumi
Partai Masyumi

Meskipun telah menghirup udara bebas, tokoh-tokoh inti Masyumi secara perlahan mulai tersingkir dari panggung politik, sejalan dengan menguatnya Orde Baru. Mohammad Natsir dan rekan-rekannya mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, dan mulai memusatkan perhatian mereka ke bidang dakwah, sambil tetap bersikap kritis kepada Pemerintah Orde Baru. Dulu kita berpolitik, sekarang kita berdakwah. Nanti hasilnya akan sama saja, kata Natsir kepada saya suatu ketika.Natsir mungkin benar. Dakwah Islam akan makin meluas dan tak terbendung, justru ketika kiprah politik mereka menghadapi hambatan. Natsir dan kawan-kawannya mulai menyadari bahwa mereka mulai tua. Mereka mulai berpikir untuk membangun kesadaran keagamaan kepada masyarakat menuju masa depan. Mereka perlu menyiapkan generasi penerus bangsa yang dilandasi semangat dan komitmen Keislaman. Untuk itu dakwah dalam arti seluas-luasnya, terutama di kampus-kampus, harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.

Orde Baru merancang format politik dan pembangunan Indonesia ke depan secara sistematik dan terencana. CSIS (Center for Strategic and International Studies) menjadi salah satu lembaga kajian yang tersohor dalam merumuskan dan memback-up konsep-konsep pembangunan Orde Baru dengan berbagai rekayasanya. Buku Ali Moertopo yang berjudul “Akselerasi Modernisasi 25 Tahun” yang diterbitkan CSIS adalah salah satu “buku sakti” yang memuat perencanaan itu. Dari buku itu saja suda tergambar bahwa Presiden Soeharto telah dirancang untuk menjadi Presiden minimal 5 periode, atau lima kali Pelita (Pembangunan Lima Tahun) sampai saatnya Indonesia tinggal landas dalam pembangunan ekonomi. Dalam rekayasa politik, partai-partai dikelompokkan berdasarkan program, bukan lagi berdasarkan ideologi. Akhirnya partai-partai Islam berfusi dengan tekanan penguasa ke dalam Partai Persatuan Pembangunan, dan partai-partai nasionalis, Kristen dan Katolik ke dalam Partai Demokrasi Indonesia. Sejak itu selalu dikatakan bahwa di negara kita ini ada dua partai politik dan satu Golongan Karya. Golongan Karya (Golkar) meskipun memenuhi segala syarat dan rukun – kalau menggunakan istilah fikih – untuk disebut sebagai partai politik, menolak menyebut dirinya sebagai partai.
BACA SELENGKAPNYA “Kebijakan Orde Baru terhadap Masyumi dan Islam (2)”

Kebijakan Orde Baru terhadap Masyumi dan Islam (1)

Oleh: Yusril Ihza Mahendra

Partai Masyumi
Partai Masyumi

Tidaklah mudah bagi saya untuk sepenuhnya bersikap netral dan obyektif membahas kebijakan Orde Baru terhadap Masyumi dan Islam, sebagaimana yang diminta oleh Republika, apalagi waktu yang diberikan untuk menulisnya sangatlah terbatas, kurang dari sehari. Karena itu, saya menuliskan artikel ini hanya berdasarkan ingatan saya belaka.Saya katakan sukar untuk bersikap netral dan obyektif karena sedikit-banyaknya saya terlibat dalam episode sejarah itu, baik langsung maupun tidak langsung.

Ketika saya berumur hampir lima tahun, saya menyaksikan ayah saya dan sejumlah tokoh Masyumi lokal, menurunkan papan nama partai itu, karena mereka dipaksa membubarkan diri oleh Presiden Soekarno, pada akhir tahun 1960. Soekarno menerbitkan Keppres Nomor 200/1960 tanggal 15 Agustus 1960, yang isinya membubarkan Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI). Namun pelaksanaan pembubaran itu harus dilakukan sendiri oleh Masyumi dan PSI. Jika dalam tempoh seratus hari kedua partai itu tidak membubarkan diri, maka partai itu akan dinyatakan sebagai partai terlarang. Sebab itulah Ketua Umum Masyumi Prawoto Mangkusasmito dan Sekjennya Muhammad Yunan Nasution, mengeluarkan pernyataan politik membubarkan Masyumi, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah.
BACA SELENGKAPNYA “Kebijakan Orde Baru terhadap Masyumi dan Islam (1)”

Prawoto Mangkusasmito Politisi Masyumi

Prawoto: Politikus yang Menyatukan Ucapan dan Perbuatan (2-habis)

Oleh: Nuim Hidayat

Memo Masyumi pada Soekarno

Kampanye Partai Masyumi

Masyumi memang mempunyai pendirian yang tegas. Ketika Soekarno membentuk Kabinet Gotong Royong, merangkul PKI dan menyebarkan ide-ide komunis, Natsir, Prawoto, HM Rasyidi dll. menyatakan sikapnya untuk menjadi oposan Presiden Soekarno. Akibatnya, hampir semua tokoh Masyumi mengalami beratnya perjuangan dengan “gemblengan” di rumah-rumah tahanan negara.

Sikap oposan terhadap Soekarno memuncak, ketika Soekarno dengan tanpa alasan yang jelas membubarkan Partai Islam terbesar itu. Lewat Keputusan Presiden RI No. 200/1960 tertanggal 17 Agustus 1960 (dan merujuk Penetapan Presiden No.7/1959) Soekarno embubarkan Masyumi.

Alasannya, menurut Soekarno, “Partai melakukan pemberontakan, karena pemimpin-pemimpinnya turut serta dalam pemberontakan apa yang disebut dengan “Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia” atau “Republik Persatuan Indonesia” atau telah jelas memberikan bantuan terhadap pemberontakan, sedang partai itu tidak resmi menyalahkan perbuatan anggota-anggota pimpinan tersebut.”

Menanggapi keputusan Presiden yang semena-mena dan mendadak itu, Prawoto Mangkusasmito (Ketua Umum) dan HM Yunan Nasution (Sekretaris) menyampaikan surat pembubaran Masyumi dan sekaligus menyampaikan “memorandum keras” kepada ayahnya Megawati itu. Dalam pengantar memo itu, Prawoto mengungkapkan bahwa Masyumi sejak didirikan selalu berpegang teguh pada hukum dan kesepakatan bersama dalam bernegara.
BACA SELENGKAPNYA “Prawoto Mangkusasmito Politisi Masyumi”

Prawoto Mangkusasmito Politisi Masyumi

Prawoto: Politikus yang Menyatukan Ucapan dan Perbuatan (1)

Oleh: Nuim Hidayat

Politisi Masyumi kerap dikenal hidup sederhana

BEDA ucapan dengan perbuatan, demikian istilah yang tepat untuk para politisi. Kalimat ini mengingatkan kita semua yang sebentar lagi musim kampanye tiba.

Pada Pemilu 2009, banyak kita temukan calon presiden berkampanye dan berteriak-teriak tentang perlunya hidup sederhana. Sementara dirinya justru hidup dalam kemewahan.

Selain urusan tidak sinkron antara ucapan dan perbuatan, urusan lebih menghawatirkan adalah urusan uang. Ada gejala pergeseran tujuan hadirnya partai poltik, di mana partai politik saat ini menjadikan uang (logistik)  menjadi tujuan utama. Kegelisahan ini pernah diungkap Chairman Aktual Network, Dr Yudi Latif.

“Saat ini demokrasi ditopang kekuatan logistik. Parahnya partai Islam ikut tarian. Harusnya kan bersekutu agar politik tidak dikuasi oleh uang,” ujar, Yudi Latief dalam diskusi Aktual Forum bertajuk “Quo Vadis Parpol Islam dalam Arus Demokrasi Liberal” di Dapur Selera, Jakarta, Ahad (10/2).

Banyaknya degradasi identitas dalam partai berbasis Islam dinilai karena ketidakseriuasan memperjuangkan nilai ideologinya sendiri.  Menurutnya, kebanyakan kasus negatif yang menimpa pada partai-partai Islam pasti terkait pada kebutuhan logistik mereka menjelang kampanye.
BACA SELENGKAPNYA “Prawoto Mangkusasmito Politisi Masyumi”