Islam, Radikal, dan Masa Depan Bangsa

Islam, Radikalisme, dan Masa Depan Bangsa

Oleh: Dr. Syahganda Nainggolan (Sabang Merauke Circle)

Syahganda Nainggolan1Islam, jihad, kekerasan, ekstremisme, radikalisme, militanisme  dan bahkan terorisme telah menjadi bahan pembicaraan banyak kalangan elit dan juga sebagian masyarakat umum belakangan ini, khususnya paska “bom Surabaya” beberapa  waktu lalu.

Islam sebagai sebuah ajaran bergeser dari keberadaannya tentang peradaban manusia menjadi seolah-olah ajaran sesat dan menakutkan. Jihad sebagai ayat dalam kitab suci Al-Quran untuk menegakkan Islam sebagai ajaran kasih sayang dan perdamaian, telah menjadi musuh.

Sekjen Syuriah NU, Yahya Staquf, yang diundang Wakil Presiden Amerika, Mike Pence di Gedung Putih, didampingi Johnnie Moore, penasihat Trump dari Kristen Evangelical, menjelaskan tentang komitmen NU memerangi Jihad dan ekstremisme. Hal ini dirilis Wakil Presiden Amerika di tweeter nya. Namun ada tweeter lain yang menimpali: “@POTUS Trump’s admin stands with NU in its fight for religious freedom & against jihad”.

Pence atau administrasi rezim Trump menyatakan memerangi Jihad. Seolah Jihad itu adalah sebuah kejahatan. Dan jika NU tidak membantah itu sebuah kesimpulan atau hasil pikiran bersama dengan Mike Pence, maka NU juga bisa dipersepsikan bersikap memerangi Jihad. Apalagi Staquf baru dilantik menjadi penasihat Jokowi.
BACA SELENGKAPNYA “Islam, Radikal, dan Masa Depan Bangsa”

Hari Pancasila

Hari Lahirnya Pancasila 18 Agustus 1945

Oleh: Yusril Ihza Mahendra (Ahli Hukum Tata Negara)

pancasila

Sebagian orang menyebut tanggal 1 Juni adalah Hari Lahirnya Pancasila, yang sekarang sebagian orang menyebutnya dengan istilah Hari Pancasila. Pancasila adalah landasan falsafah negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, khususnya alinea ke 4.

Saya lebih suka menyebut Pancasila sebagai “landasan falsafah negara” bukan dasar negara atau ideologi sebagaimana sering kita dengar. Istilah landasan falsafah negara itu bagi saya lebih sesuai dengan apa yang ditanyakan Ketua BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dr. Radjiman Wedyodiningrat.

Diawal sidang, Radjiman berkata, “Sebentar lagi kita akan merdeka. Apakah filosofische grondslag Indonesia merdeka nanti?” Radjiman tidak bertanya tentang ideologi negara atau dasar negara. Dia bertanya filosofische gronslag atau landasan falsafah negara.
BACA SELENGKAPNYA “Hari Pancasila”

Mualaf Pancasila

Selamat Datang Para Mualaf Pancasila, Marhaban!

Oleh : Hersubeno Arief (Konsultan Media dan Politik)

Mualaf adalah sebuah kata merujuk kepada nonmuslim yang berpindah keyakinan menjadi Islam. Kata yang berasal dari bahasa Arab itu telah diserap dalam bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebut sebagai “orang yang baru masuk Islam”.

Dalam agama Kristen mereka disebut sebagai domba-domba yang tersesat dan kembali berkumpul dengan gembalanya, Yesus Kristus. Intinya adalah mereka yang baru beriman dan kembali ke jalan kebenaran.

Terminologi dalam agama tersebut sangat pas untuk menggambarkan fenomena menarik yang tengah terjadi di Indonesia sepanjang perhelatan Pilkada DKI 2017.

Prosesnya tidak mendadak sontak, tapi lumayan panjang. Diawali dari sebelum masa kampanye, menjadi sangat ramai saat kampanye berlangsung dan imbasnya masih terus terjadi hingga saat ini. Momentumnya kian menaik bersamaan dengan peringatan hari lahirnya Pancasila 1 Juni.
BACA SELENGKAPNYA “Mualaf Pancasila”

M. Natsir: Islam Politik akan Dicabut

M.Natsir: Islam Berpolitik Akan Dicabut Seakar-akarnya!

M. Natsir pidatoPermintaan Jokowi untuk memisahkan agama dari politik bukanlah hal baru bagi bangsa ini. Permintaan Jokowi tersebut pernah diucapkan petinggi PKI DN Aidit dan juga Soekarno.

Permintaan Jokowi, Aidit dan bahkan Soekarno untuk memisahkan agama dengan politik, seolah justru menjadi sebuah konfirmasi atas ucapan Muhammad Natsir, seorang ulama, pejuang kemerdekaan dan seorang politisi muslim jempolan.

Natsir pernah berucap, “Islam beribadah, akan dibiarkan, Islam berekonomi, akan diawasi, Islam berpolitik, akan dicabut seakar-akarnya.”

Ucapan tersebut diungkap Natsir saat negeri ini di ambang krisis kehancuran akibat ulah elite yang ingin mengubah ideologi negara.
BACA SELENGKAPNYA “M. Natsir: Islam Politik akan Dicabut”

Perintah Allah Lebih Utama

Taat pada perintah AllahSuatu hari seorang raja mengumpulkan seluruh rakyatnya. Kemudian ia sodorkan kepada mereka sebuah gelas yang terbuat dari berlian sembari berkata, “Bahkan jika kalian semua mengumpulkan harta untuk membeli gelas berlian ini, kalian tidak akan pernah bisa membelinya. Ini adalah benda termahal seantero negeri.”

Semua menatap kagum. Betapa mahal dan indah gelas yang ada di hadapan mereka.

Sang raja melanjutkan, “Wahai rakyatku, siapa diantara kalian yang bersedia untuk memecahkan gelas ini?”

Terkaget-kaget mereka mendengarnya. “Duhai Baginda Raja, bagaimana mungkin kami tega memecahkan benda termahal seantero negeri?” kata salah seorang dari menteri kerajaan. Yang lain menganguk setuju.
BACA SELENGKAPNYA “Perintah Allah Lebih Utama”

Pancasila, Tauhid dan Syariat

Pancasila, Tauhid dan Syariat

Oleh: Dr. Adian Huseini

Banyak kaum Muslim memandang bahwa hilangnya “tujuh kata” dari sila pertama naskah Piagam Jakarta —dan digantikan dengan rumusan “Ketuhanan Yang Maha Esa”— adalah sebuah kekalahan perjuangan Islam di Indonesia. Namun, tidak demikian halnya dengan IJ Satyabudi, seorang penulis Kristen. Dalam bukunya yang berjudul Kontroversi Nama Allah (1994), ia justru mengakui keunggulan tokoh-tokoh Islam dalam perumusan sila pertama tersebut.

Satyabudi menulis: “Lalu, siapa sebenarnya yang lebih cerdas dan menguasai ruang persidangan ketika merumuskan Sila Pertama itu? Sangat jelas, Bapak-bapak Islam jauh lebih cerdas dari Bapak-bapak Kristen karena kalimat ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’ itu identik dengan ‘Ketuhanan Yang Satu!’ Kata ‘mahaesa’ itu memang harus berarti ‘satu’. Oleh sebab itu, tidak ada peluang bagi keberbagaian Tuhan. Umat Kristen dan Hindu harus gigit jari dan menelan ludah atas kekalahan Bapak-bapak Kristen dan Hindu ketika menyusun sila pertama ini.”

Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama Nahdlatul Ulama di Situbondo, Jawa Timur, 16 Rabiul Awal 1404 H/21 Desember 1983 menetapkan sejumlah keputusan: (1) Sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai dasar Negara Republik Indonesia menurut Pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang menjiwai sila yang lain, mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam. (2) Bagi Nahdlatul Ulama (NU), Islam adalah akidah dan syariah, meliputi aspek hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antarmanusia. (3) Penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dan upaya umat Islam Indonesia untuk menjalankan syariat agamanya. (Lihat, pengantar KH A Mustofa Bisri berjudul “Pancasila Kembali” untuk buku As’ad Said Ali, Negara Pancasila, Jalan Kemaslahatan Berbangsa, Jakar ta: LP3ES, 2009).
BACA SELENGKAPNYA “Pancasila, Tauhid dan Syariat”

Nafsu Menghapus Islam Politik

Keburu Nafsu Menghapus Islam Politik

Oleh: Muhammad Subarkah

“Agama (Islam) tak usah dibawa-bawa ke dalam politik!” Jargon ala penasihat pemerintah kolonial Belanda Christian Snouck Hurgronje ini terus berdengung hingga sekarang, bahkan terasa akhir-akhir ini semakin kencang meski Pemilu 2014 sudah berlalu. Tuduhannya pun macam-macam, mulai dari sekadar guyon soal dilarangnya night club, lokalisasi penjaja seks, hingga tuduhan serius soal wacana teroris Islam hingga perang terhadap ‘Islam’ yang dibentuk ISIS.

Memang Hurgronje sudah lama meninggal. Zaman sudah berganti dan kolonial sudah pergi. Namun, entah mengapa soal Islam politik terus dicurigai. Setelah kemerdekaan, tepatnya pada 1960-an ada jargon yang ‘nyinyir’ kepada gerakan Islam yang memperjuangkan ide politik (Islam politik). Saat itu munculah seruan: waspadalah kepada kaum sarungan! Slogan serupa pun banyak bermunculan saat itu. Salah satu contohnya adalah menyamakan para pemimpin pesantren yang punya lahan sawah luas sebagai setan desa.

Setelah, masa Orde Lama pimpinan Bung Karno lewat, hal yang sama juga terjadi. Pada akhir 1980-an, ketika terjadi perdebatan panas soal rancangan undang-undang peradilan agama, muncul juga sebutan sinis. Seorang petinggi intelijen yang sangat ditakuti menyebut bahwa saat ini ada gerilya kembali ke Piagam Jakarta. Arah tuduhan ini jelas bahwa umat Islam masih tetap memendam bara perjuangan hendak menjadikan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai negara Islam.

Dan, kini setelah tujuh belas tahun reformasi, tanda-tanda keinginan untuk menghapuskan ‘Islam poitik’ juga belum surut. Bahkan, keinginan itu terasa kuat setiap kali datang pemilu mulai dari tahun 1999-2014. Entah mengapa lembaga survei yang dalam pilpres selalu tepat dalam ‘meramal’ hitung cepat, ketika menyurvei partai Islam yang itu menjadi representasi terkuat dari Islam politik selalu mengatakan kekuatan ini akan mati atau terkubur dalam sejarah politik Indonesia. Bumbu ini makin sedap ketika membaca pesan yang bersliweran di dunia maya yang juga tampak jelas bersorak-sorak ketika kekuatan Islam politik tersudut dan layu dibakar terik zaman.
BACA SELENGKAPNYA “Nafsu Menghapus Islam Politik”