Hari Pancasila

Hari Lahirnya Pancasila 18 Agustus 1945

Oleh: Yusril Ihza Mahendra (Ahli Hukum Tata Negara)

pancasila

Sebagian orang menyebut tanggal 1 Juni adalah Hari Lahirnya Pancasila, yang sekarang sebagian orang menyebutnya dengan istilah Hari Pancasila. Pancasila adalah landasan falsafah negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, khususnya alinea ke 4.

Saya lebih suka menyebut Pancasila sebagai “landasan falsafah negara” bukan dasar negara atau ideologi sebagaimana sering kita dengar. Istilah landasan falsafah negara itu bagi saya lebih sesuai dengan apa yang ditanyakan Ketua BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dr. Radjiman Wedyodiningrat.

Diawal sidang, Radjiman berkata, “Sebentar lagi kita akan merdeka. Apakah filosofische grondslag Indonesia merdeka nanti?” Radjiman tidak bertanya tentang ideologi negara atau dasar negara. Dia bertanya filosofische gronslag atau landasan falsafah negara.
BACA SELENGKAPNYA “Hari Pancasila”

Mualaf Pancasila

Selamat Datang Para Mualaf Pancasila, Marhaban!

Oleh : Hersubeno Arief (Konsultan Media dan Politik)

Mualaf adalah sebuah kata merujuk kepada nonmuslim yang berpindah keyakinan menjadi Islam. Kata yang berasal dari bahasa Arab itu telah diserap dalam bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebut sebagai “orang yang baru masuk Islam”.

Dalam agama Kristen mereka disebut sebagai domba-domba yang tersesat dan kembali berkumpul dengan gembalanya, Yesus Kristus. Intinya adalah mereka yang baru beriman dan kembali ke jalan kebenaran.

Terminologi dalam agama tersebut sangat pas untuk menggambarkan fenomena menarik yang tengah terjadi di Indonesia sepanjang perhelatan Pilkada DKI 2017.

Prosesnya tidak mendadak sontak, tapi lumayan panjang. Diawali dari sebelum masa kampanye, menjadi sangat ramai saat kampanye berlangsung dan imbasnya masih terus terjadi hingga saat ini. Momentumnya kian menaik bersamaan dengan peringatan hari lahirnya Pancasila 1 Juni.
BACA SELENGKAPNYA “Mualaf Pancasila”

M. Natsir: Islam Politik akan Dicabut

M.Natsir: Islam Berpolitik Akan Dicabut Seakar-akarnya!

M. Natsir pidatoPermintaan Jokowi untuk memisahkan agama dari politik bukanlah hal baru bagi bangsa ini. Permintaan Jokowi tersebut pernah diucapkan petinggi PKI DN Aidit dan juga Soekarno.

Permintaan Jokowi, Aidit dan bahkan Soekarno untuk memisahkan agama dengan politik, seolah justru menjadi sebuah konfirmasi atas ucapan Muhammad Natsir, seorang ulama, pejuang kemerdekaan dan seorang politisi muslim jempolan.

Natsir pernah berucap, “Islam beribadah, akan dibiarkan, Islam berekonomi, akan diawasi, Islam berpolitik, akan dicabut seakar-akarnya.”

Ucapan tersebut diungkap Natsir saat negeri ini di ambang krisis kehancuran akibat ulah elite yang ingin mengubah ideologi negara.
BACA SELENGKAPNYA “M. Natsir: Islam Politik akan Dicabut”

Perintah Allah Lebih Utama

Taat pada perintah AllahSuatu hari seorang raja mengumpulkan seluruh rakyatnya. Kemudian ia sodorkan kepada mereka sebuah gelas yang terbuat dari berlian sembari berkata, “Bahkan jika kalian semua mengumpulkan harta untuk membeli gelas berlian ini, kalian tidak akan pernah bisa membelinya. Ini adalah benda termahal seantero negeri.”

Semua menatap kagum. Betapa mahal dan indah gelas yang ada di hadapan mereka.

Sang raja melanjutkan, “Wahai rakyatku, siapa diantara kalian yang bersedia untuk memecahkan gelas ini?”

Terkaget-kaget mereka mendengarnya. “Duhai Baginda Raja, bagaimana mungkin kami tega memecahkan benda termahal seantero negeri?” kata salah seorang dari menteri kerajaan. Yang lain menganguk setuju.
BACA SELENGKAPNYA “Perintah Allah Lebih Utama”

Pancasila, Tauhid dan Syariat

Pancasila, Tauhid dan Syariat

Oleh: Dr. Adian Huseini

Banyak kaum Muslim memandang bahwa hilangnya “tujuh kata” dari sila pertama naskah Piagam Jakarta —dan digantikan dengan rumusan “Ketuhanan Yang Maha Esa”— adalah sebuah kekalahan perjuangan Islam di Indonesia. Namun, tidak demikian halnya dengan IJ Satyabudi, seorang penulis Kristen. Dalam bukunya yang berjudul Kontroversi Nama Allah (1994), ia justru mengakui keunggulan tokoh-tokoh Islam dalam perumusan sila pertama tersebut.

Satyabudi menulis: “Lalu, siapa sebenarnya yang lebih cerdas dan menguasai ruang persidangan ketika merumuskan Sila Pertama itu? Sangat jelas, Bapak-bapak Islam jauh lebih cerdas dari Bapak-bapak Kristen karena kalimat ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’ itu identik dengan ‘Ketuhanan Yang Satu!’ Kata ‘mahaesa’ itu memang harus berarti ‘satu’. Oleh sebab itu, tidak ada peluang bagi keberbagaian Tuhan. Umat Kristen dan Hindu harus gigit jari dan menelan ludah atas kekalahan Bapak-bapak Kristen dan Hindu ketika menyusun sila pertama ini.”

Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama Nahdlatul Ulama di Situbondo, Jawa Timur, 16 Rabiul Awal 1404 H/21 Desember 1983 menetapkan sejumlah keputusan: (1) Sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai dasar Negara Republik Indonesia menurut Pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang menjiwai sila yang lain, mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam. (2) Bagi Nahdlatul Ulama (NU), Islam adalah akidah dan syariah, meliputi aspek hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antarmanusia. (3) Penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dan upaya umat Islam Indonesia untuk menjalankan syariat agamanya. (Lihat, pengantar KH A Mustofa Bisri berjudul “Pancasila Kembali” untuk buku As’ad Said Ali, Negara Pancasila, Jalan Kemaslahatan Berbangsa, Jakar ta: LP3ES, 2009).
BACA SELENGKAPNYA “Pancasila, Tauhid dan Syariat”