Perang Kotor Jokowi

Perang Kotor Jokowi

Oleh: Hersubeno Arief

Dengan pengakuan Andi Wijayanto jelas sudah,  serangan Jokowi secara pribadi kepada Prabowo sudah direncanakan secara matang. Jokowi dengan kekuasaan di tangannya bisa leluasa mengakses semua informasi yang dimiliki pemerintah. Kemudian digunakan untuk melumpuhkan lawan politiknya.

Prabowo menyapa

Mudah-mudahan saja berita yang diturunkan laman tempo.co edisi Kamis (7/3) itu salah. Judulnya “Ketua Cakra 19: Jokowi Berpesan Gaspol Terus Soal Lahan Prabowo.”

Seandainya benar, sikap Jokowi ini sangat tidak etis.  Berpotensi melanggar praktik pemerintahan yang baik dan benar. 
BACA SELENGKAPNYA “Perang Kotor Jokowi”

Anies Lindungi Rakyat Kecil dari Mafia

Lindungi Rakyat Kecil, Anies Siap Hadapi Mafia

Oleh: Tony Rosyid (Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa)

Anies BaswedanSantun, dan selalu menjaga intonasi kelembutan suara serta ketepatan bahasa. Itulah Anies Baswedan, gubernur DKI Jakarta. Tapi, jika sudah sampai pada urusan rakyat, jangan coba main-main dengannya.

Kasus swastanisasi air minum misalnya. Sejak tahun 1997, urusan air di Jakarta diserahkan kepada swasta. Ada dua perusahaan; Aitra dan Palyja. Dua perusahaan yang saham mayoritasnya saat ini dikuasai oleh Salim group.

Di awal kontrak, persediaan air di Jakarta cukup untuk 44,5% penduduk. Tahun 2023, saat kontrak berakhir, targetnya 82%. Tapi, di tahun 2019 ini, setelah lebih dari 20 tahun kontrak, dua perusahaan ini hanya bisa menyediakan 59,4%. Hanya naik14,9%. Jadi, tersisa empat tahun kedepan target tak mungkin akan tercapai. Alias gagal! Mau diperpanjang 25 tahun lagi kedepan? Anies tegur Dirut PT PDAM. Gak sejalan, terpaksa Anies menggantinya, setelah diberi kesempatan selama tiga bulan.

Disamping itu, harga airnya begitu mahal. Modal cuma 680/meter kubik, dijual 7.500/meter kubik. Untung 1000% lebih. Target gak terpenuhi, 22% bagi untung terus didapat, fasilitas infrastruktur pakai punya PT. PAM JAYA DKI. Menang banyak!
BACA SELENGKAPNYA “Anies Lindungi Rakyat Kecil dari Mafia”

Menyiram Bensin ke Api Amarah Umat

Menyiram Bensin di atas Kobaran Api Kemarahan Umat

Oleh: Nasrudin Joha

Tengku Zulkarnain
Tengku Zulkarnain

Sah! Ust. Tengku Zulkarnaen (UTZ) dilaporkan Jokower kafir. Soal yang menjadi sebab sepele : ciutan mempertanyakan 7 kontainer surat suara. Seolah mendapat air ditengah Padang gersang dahaga Jokower, peluang ini tidak disia-siakan Jokower membawanya ke penenggak hukum.

Barisan kubu Jokower merasa digdaya diatas moral kejujuran, mendapat angin segar ketika ada peluang ‘menuduh’ lawan politik -apalagi dari kalangan ulama- menebar hoax. Beritanya juga diulang-ulang, seolah aib ini lah pangkal dari seluruh persoalan bangsa.

Barisan hoax Jokowi, yang menu sarapan hingga makan pagi siang sore malam hoax hoax hoax, bahkan membuat hoax yang dirancang dari istana didukung seluruh infrastruktur negara, merasa diatas angin. Menggoreng isu ‘tudingan hoax’ atas UTZ.
BACA SELENGKAPNYA “Menyiram Bensin ke Api Amarah Umat”

Lahir WNA, Ahok Tak Bisa Jadi Presiden RI

Lahir sebagai WN Asing, Ahok Tidak Bisa Jadi Calon Presiden

Ahok sidang

Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tidak bisa menjadi calon presiden atau wakil presiden Republik Indonesia karena ternyata baru menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) pada tahun 1986 saat usianya sudah 20 tahun. Sementara Pasal 6 ayat 1 UUD 1945 mensyaratkan calon presiden dan calon wakil presiden harus Warga Negara Indonesia (WNI) sejak kelahirannya.

Demikian dijelaskan oleh pakar Hukum Tata Negara Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra yang juga ketua umum Partai Bulan Bintang (PBB) dalam Kongres Umat Islam Sumatera Utara di Medan, Jumat, 30 Maret 2018.

“Ahok tidak dapat menjadi Presiden karena terhalang status kewarganegaraannya saat lahir. Dia tidak lahir sebagai Warga Negara Indonesia. Itu bisa dicek datanya di catatan sipil,” kata Yusril.

Mantan menteri kehakiman & HAM serta menteri sekretaris negara ini mengaku mengenal baik Ahok karena sama-sama lahir dan besar di Belitung Timur. Bahkan Yusril kalau bicara sama Ahok biasa pakai bahasa Cina.

“Ayah Ahok, Tjoeng Kiem Nam, warga negara Tiongkok. Dan, ketika ada penentuan kewarganegaraan pada 1962, Tjoeng Kim Nam memilih  jadi Warga Negara RRT (Republik Rakyat Tiongkok). Ahok lahir pada tahun 1966, berarti Ahok adalah Warga Negara RRT. Dan Ahok baru dinaturalisasi menjadi WNI itu sekitar tahun 1986,” kata Yusril. “Jadi Ahok tidak bisa (jadi presiden), yang lain bisa.”

Yusril menerangkan, hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang diamandemen pada 2003. Pasal 6 ayat 1 UUD 1945 menyatakan calon presiden dan calon wakil presiden harus Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri.*

Tweet Fahri Hamzah untuk Jokowi Soal Perppu Ormas

“PAK JOKOWI, KAMI TAK ‘KAN DIAM”

Fahri HamzahOleh: Fahri Hamzah (wakil ketua DPR RI)

Ini untuk mereka yang tidak hadir dalam melawan tirani orde baru dan otoritarianisme… sadarlah sejenak… kita dalam bahaya.

Karena yang hadir dalam pekat kejam rezim orde baru pasti tahu… negara mengintai jalan pintas untuk menertibkan kita.

Kita menyangka ini akan dilakukan oleh Habibie yang sering dituduh murid terbaik dari mantan presiden suharto. Ternyata tidak.

Presiden Habibie adalah presiden yg membebaskan kehidupan masyarakat padahal UUD belum diamandemen. Media massa merekah..
BACA SELENGKAPNYA “Tweet Fahri Hamzah untuk Jokowi Soal Perppu Ormas”

Netizen Kecam Tuntutan Ringan Jaksa pada Ahok

Kecaman terhadap jaksa penuntut umum (JPU) yang menuntut Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sangat ringan, hanya satu tahun penjara dengan masa percobaan dua tahun, mendapat kecaman keras di media sosial. Mereka menuduh JPU dan atasannya, Jaksa Agung HM Prasetyo yang kader partai pendukung Ahok, telah bertindak sebagai pembela Ahok bukannya menjadi penuntut Ahok.

Mantan Menko Maritim Dr Rizal Ramli di akun twitternya @RamliRizal menyatakan,”Saya ndak ngerti hukum, agak bingung itu Jaksa Agung Penuntut Umum atau pembela Umum. Mohon tanya pak.”

Selanjutnya Rizal Ramli mencuit,”Bang Surya (Paloh, ketua partai Nasdem), katanya Restorasi Demokrasi-kok malah jadi restorasi terdakwa via kader Jaksa Agung. Kok malah merusak sistem hukum.” Jaksa Agung Prasetyo memang kader Partai Nasdem pimpinan Surya Paloh.

Rizal Ramli juga menyebut di akun twitternya itu, “Jaksa Agung kader Partai Nasdem, political appointee, kok Jaksa Agung jadi jubirnya Terdakwa, Mas prasetyo piye toh?”

Menyambut pernyataan Rizal Ramli itu, seorang netizen berkomentar, “Restorasi Demokrasi buat gagah2an doang biar kesannya intelek patriotik. Nge-restorasi kepentingan cukong-cukong adalah kenyataannya.” Kata restorasi memang menjadi jargon utama Partai Nasdem dan Surya Paloh sejak awal berdirinya partai itu.

Mereka juga mempersoalkan Presiden Jokowi yang pada awalnya berjanji tidak akan mengangkat jaksa agung dari unsur partai. “Janji pak presiden dulu kalau jaksa agung tidak boleh dari partai… nyatanya?”

Bahkan ada netizen, @ssirah, yang menyebut, ”Restorasi itu bebas menista agama, bebas kasih sembako politik, dan bebas kasih sapi politik.” *

Mosi Integral Natsir

Mosi Integral M. Natsir & Proklamasi NKRI

Oleh: Lukman Hakiem

3 April 65 tahun yang lalu, Mohammad Natsir (1908-1993) menyampaikan pidato di Dewan Perwakilan Rakyat Sementara Republik Indonesia Serikat (DPRS RIS). Pidato itu diberi judul Mosi Integral.

Sebagaimana diketahui, Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda, 23 Agustus-2 November 1949 menghasilkan empat hal sebagai berikut: (1) Kerajaan Belanda dan Republik Indonesia Serikat setuju membentuk Uni yang longgar antara Negeri Belanda dan RIS dengan Ratu Belanda sebagai pimpinan simbolis; (2) Sukarno dan Mohammad Hatta akan menjabat Presiden dan Wakil Presiden, dan antara 1949-1950 Hatta akan merangkap menjadi Perdana Menteri RIS; (3) Belanda masih akan mempertahankan Irian Barat, sekarang Papua, dan tidak ikut dalam RIS sampai ada perundingan lebih lanjut; dan (4) Pemerintah RIS harus menanggung hutang pemerintah Hindia-Belanda sebesar 4,3 miliar Gulden.

Pada tanggal 27 Desember 1949 Belanda secara resmi menyerahkan (dalam versi Indonesia: mengakui) kedaulatan Indonesia, minus Irian Barat.

BACA SELENGKAPNYA “Mosi Integral Natsir”