Lahir WNA, Ahok Tak Bisa Jadi Presiden RI

Lahir sebagai WN Asing, Ahok Tidak Bisa Jadi Calon Presiden

Ahok sidang

Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tidak bisa menjadi calon presiden atau wakil presiden Republik Indonesia karena ternyata baru menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) pada tahun 1986 saat usianya sudah 20 tahun. Sementara Pasal 6 ayat 1 UUD 1945 mensyaratkan calon presiden dan calon wakil presiden harus Warga Negara Indonesia (WNI) sejak kelahirannya.

Demikian dijelaskan oleh pakar Hukum Tata Negara Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra yang juga ketua umum Partai Bulan Bintang (PBB) dalam Kongres Umat Islam Sumatera Utara di Medan, Jumat, 30 Maret 2018.

“Ahok tidak dapat menjadi Presiden karena terhalang status kewarganegaraannya saat lahir. Dia tidak lahir sebagai Warga Negara Indonesia. Itu bisa dicek datanya di catatan sipil,” kata Yusril.

Mantan menteri kehakiman & HAM serta menteri sekretaris negara ini mengaku mengenal baik Ahok karena sama-sama lahir dan besar di Belitung Timur. Bahkan Yusril kalau bicara sama Ahok biasa pakai bahasa Cina.

“Ayah Ahok, Tjoeng Kiem Nam, warga negara Tiongkok. Dan, ketika ada penentuan kewarganegaraan pada 1962, Tjoeng Kim Nam memilih  jadi Warga Negara RRT (Republik Rakyat Tiongkok). Ahok lahir pada tahun 1966, berarti Ahok adalah Warga Negara RRT. Dan Ahok baru dinaturalisasi menjadi WNI itu sekitar tahun 1986,” kata Yusril. “Jadi Ahok tidak bisa (jadi presiden), yang lain bisa.”

Yusril menerangkan, hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang diamandemen pada 2003. Pasal 6 ayat 1 UUD 1945 menyatakan calon presiden dan calon wakil presiden harus Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri.*

Tweet Fahri Hamzah untuk Jokowi Soal Perppu Ormas

“PAK JOKOWI, KAMI TAK ‘KAN DIAM”

Fahri HamzahOleh: Fahri Hamzah (wakil ketua DPR RI)

Ini untuk mereka yang tidak hadir dalam melawan tirani orde baru dan otoritarianisme… sadarlah sejenak… kita dalam bahaya.

Karena yang hadir dalam pekat kejam rezim orde baru pasti tahu… negara mengintai jalan pintas untuk menertibkan kita.

Kita menyangka ini akan dilakukan oleh Habibie yang sering dituduh murid terbaik dari mantan presiden suharto. Ternyata tidak.

Presiden Habibie adalah presiden yg membebaskan kehidupan masyarakat padahal UUD belum diamandemen. Media massa merekah..
BACA SELENGKAPNYA “Tweet Fahri Hamzah untuk Jokowi Soal Perppu Ormas”

Netizen Kecam Tuntutan Ringan Jaksa pada Ahok

Kecaman terhadap jaksa penuntut umum (JPU) yang menuntut Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sangat ringan, hanya satu tahun penjara dengan masa percobaan dua tahun, mendapat kecaman keras di media sosial. Mereka menuduh JPU dan atasannya, Jaksa Agung HM Prasetyo yang kader partai pendukung Ahok, telah bertindak sebagai pembela Ahok bukannya menjadi penuntut Ahok.

Mantan Menko Maritim Dr Rizal Ramli di akun twitternya @RamliRizal menyatakan,”Saya ndak ngerti hukum, agak bingung itu Jaksa Agung Penuntut Umum atau pembela Umum. Mohon tanya pak.”

Selanjutnya Rizal Ramli mencuit,”Bang Surya (Paloh, ketua partai Nasdem), katanya Restorasi Demokrasi-kok malah jadi restorasi terdakwa via kader Jaksa Agung. Kok malah merusak sistem hukum.” Jaksa Agung Prasetyo memang kader Partai Nasdem pimpinan Surya Paloh.

Rizal Ramli juga menyebut di akun twitternya itu, “Jaksa Agung kader Partai Nasdem, political appointee, kok Jaksa Agung jadi jubirnya Terdakwa, Mas prasetyo piye toh?”

Menyambut pernyataan Rizal Ramli itu, seorang netizen berkomentar, “Restorasi Demokrasi buat gagah2an doang biar kesannya intelek patriotik. Nge-restorasi kepentingan cukong-cukong adalah kenyataannya.” Kata restorasi memang menjadi jargon utama Partai Nasdem dan Surya Paloh sejak awal berdirinya partai itu.

Mereka juga mempersoalkan Presiden Jokowi yang pada awalnya berjanji tidak akan mengangkat jaksa agung dari unsur partai. “Janji pak presiden dulu kalau jaksa agung tidak boleh dari partai… nyatanya?”

Bahkan ada netizen, @ssirah, yang menyebut, ”Restorasi itu bebas menista agama, bebas kasih sembako politik, dan bebas kasih sapi politik.” *