Lahir WNA, Ahok Tak Bisa Jadi Presiden RI

Lahir sebagai WN Asing, Ahok Tidak Bisa Jadi Calon Presiden

Ahok sidang

Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tidak bisa menjadi calon presiden atau wakil presiden Republik Indonesia karena ternyata baru menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) pada tahun 1986 saat usianya sudah 20 tahun. Sementara Pasal 6 ayat 1 UUD 1945 mensyaratkan calon presiden dan calon wakil presiden harus Warga Negara Indonesia (WNI) sejak kelahirannya.

Demikian dijelaskan oleh pakar Hukum Tata Negara Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra yang juga ketua umum Partai Bulan Bintang (PBB) dalam Kongres Umat Islam Sumatera Utara di Medan, Jumat, 30 Maret 2018.

“Ahok tidak dapat menjadi Presiden karena terhalang status kewarganegaraannya saat lahir. Dia tidak lahir sebagai Warga Negara Indonesia. Itu bisa dicek datanya di catatan sipil,” kata Yusril.

Mantan menteri kehakiman & HAM serta menteri sekretaris negara ini mengaku mengenal baik Ahok karena sama-sama lahir dan besar di Belitung Timur. Bahkan Yusril kalau bicara sama Ahok biasa pakai bahasa Cina.

“Ayah Ahok, Tjoeng Kiem Nam, warga negara Tiongkok. Dan, ketika ada penentuan kewarganegaraan pada 1962, Tjoeng Kim Nam memilih  jadi Warga Negara RRT (Republik Rakyat Tiongkok). Ahok lahir pada tahun 1966, berarti Ahok adalah Warga Negara RRT. Dan Ahok baru dinaturalisasi menjadi WNI itu sekitar tahun 1986,” kata Yusril. “Jadi Ahok tidak bisa (jadi presiden), yang lain bisa.”

Yusril menerangkan, hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang diamandemen pada 2003. Pasal 6 ayat 1 UUD 1945 menyatakan calon presiden dan calon wakil presiden harus Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri.*

Anies Baswedan Melawan

Anies Ditekan, Anies Melawan

Oleh: Tony Rosyid
Pengamat Politik (Direktur Graha Insan Cendikia dan Ketua FASS Jabodetabek)

Anies BaswedanDi manapun negara, pasti berat bila berseberangan dengan penguasa dan taipan. Berani sedikit, posisi bisa dilengserkan. Apalagi kalau salah kelola anggaran, atau main perempuan. Tak jarang ada yang dibiarkan jadi “sandra” atau malah “tahanan”. Kadang-kadang tanpa proses persidangan. Alasannya: makar dan negara terancam. “Klise”. Apalagi kalau bawa-bawa istilah anti-pancasila dan anti-kebhinekaan, makin sempurnalah sebuah tuduhan.

Ketua-ketua partai dan para pimpinan daerah seringkali tak luput dari bidikan. Sikap represif ini ada sejak zaman Orde Lama (Orla), Orde Baru (Orba), dan sampai sekarang secara turun-temurun diwariskan. Hanya beda kadar dan ukuran. Ada yang sembunyi-sembunyi dengan beragam kemasan, ada pula yang terang-terangan. Malah ada yang cenderung dipertontonkan.

Apakah tindakan represif ini juga dirasakan Gubernur dan Wagub DKI, Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Shalahudin Uno?

Kabar yang banyak beredar, Anies juga sering jadi target dan pernah ditekan. Anies takut? Semula memang banyak pihak meragukan. Anies dianggap tak punya ketegasan, apalagi berada di bawah ancaman. Lelaki yang dibesarkan di Jogja dengan tata krama dan sopan santun ala Jawa ini tak punya wajah garang. Dibanding gubernur sebelumnya, tentu kalah seram. Vokal suaranya tak lantang. Lebih nampak sebagai pemikir yang mengumbar senyuman.
BACA SELENGKAPNYA “Anies Baswedan Melawan”

PPP Jual Diri pada Jokowi

Prostitusi Politik: Jual Diri Ketua PPP kepada Penguasa

oleh: Asyari Usman (wartawan senior)

PPP-PDIPKalau dilihat cuplikan berita-berita televisi dalam dua hari ini, tampaknya Jumat kemarin, 21 Juli 2017, merupakan hari yang paling berbahagia bagi ketua umum PPP, Muhammad “Romi” Romahurmuziy. Dia tampil sangat gembira. Wajahnya berseri-seri, penuh percaya diri. Waktu itu dia mengumumkan keputusan Mukernas PPP yang mencalonkan Joko Widodo sebagai presiden di Pemilu 2019.

Tidak ada yang istimewa dari deklarasi ini. Yang paling menonjol adalah penampakan “helplessness” (ketidakberdayaan) di pihak Romi. Dia buka tuntas aib dirinya sebagai politisi murahan. Sebagai politisi yang bisa “dikencani” oleh penguasa ketika musim Pemilu sudah mulai mendekat.

Dalam bahasa “red district” (di Indonesia disebut “lokalisasi”), lenggang-lenggok dukungan Romi kepada Jokowi itu adalah prostitusi politik. Pelacuran politik. Memang sangat kurang enak disebut prostitusi atau pelacuran. Tetapi, yang terjadi tidak berbeda dengan prostitusi di lokalisasi. Sama-sama ada imbalannya. Ada tarifnya. Tarifnya tergantung seberapa seksi posisi PPP di percaturan politik nasional, dan di parlemen.
BACA SELENGKAPNYA “PPP Jual Diri pada Jokowi”

Jokowi Diktator?

Mosok Sih Presiden Jokowi Bisa Jadi Diktator?

Oleh : Hersubeno Arief  (Konsultan Media dan Politik)

Jokowi disifatkan diktatorAnda percaya orang seperti Presiden Jokowi bisa menjadi diktator?

Kalau melihat penampilannya rasa-rasanya sih tidak mungkin ya. Jauh panggang dari api.

Penampilannya sangat sederhana, murah senyum, bersahabat, senang blusukan, dekat dengan rakyat.

Saking dekat dan akrabnya dengan rakyat, dalam salah satu kunjungan ke Mandailing Natal, Sumatera Utara,   Presiden Jokowi sempat bagi-bagi makanan ringan yang jadi bekalnya di perjalanan.

Presiden yang duduk dalam mobil, dengan santainya melempar-lemparkan makanan ke warga yang menyambut dan mengelu-elukan di sepanjang jalan.
BACA SELENGKAPNYA “Jokowi Diktator?”

Tweet Fahri Hamzah untuk Jokowi Soal Perppu Ormas

“PAK JOKOWI, KAMI TAK ‘KAN DIAM”

Fahri HamzahOleh: Fahri Hamzah (wakil ketua DPR RI)

Ini untuk mereka yang tidak hadir dalam melawan tirani orde baru dan otoritarianisme… sadarlah sejenak… kita dalam bahaya.

Karena yang hadir dalam pekat kejam rezim orde baru pasti tahu… negara mengintai jalan pintas untuk menertibkan kita.

Kita menyangka ini akan dilakukan oleh Habibie yang sering dituduh murid terbaik dari mantan presiden suharto. Ternyata tidak.

Presiden Habibie adalah presiden yg membebaskan kehidupan masyarakat padahal UUD belum diamandemen. Media massa merekah..
BACA SELENGKAPNYA “Tweet Fahri Hamzah untuk Jokowi Soal Perppu Ormas”

Hari Pancasila

Hari Lahirnya Pancasila 18 Agustus 1945

Oleh: Yusril Ihza Mahendra (Ahli Hukum Tata Negara)

pancasila

Sebagian orang menyebut tanggal 1 Juni adalah Hari Lahirnya Pancasila, yang sekarang sebagian orang menyebutnya dengan istilah Hari Pancasila. Pancasila adalah landasan falsafah negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, khususnya alinea ke 4.

Saya lebih suka menyebut Pancasila sebagai “landasan falsafah negara” bukan dasar negara atau ideologi sebagaimana sering kita dengar. Istilah landasan falsafah negara itu bagi saya lebih sesuai dengan apa yang ditanyakan Ketua BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dr. Radjiman Wedyodiningrat.

Diawal sidang, Radjiman berkata, “Sebentar lagi kita akan merdeka. Apakah filosofische grondslag Indonesia merdeka nanti?” Radjiman tidak bertanya tentang ideologi negara atau dasar negara. Dia bertanya filosofische gronslag atau landasan falsafah negara.
BACA SELENGKAPNYA “Hari Pancasila”

Mualaf Pancasila

Selamat Datang Para Mualaf Pancasila, Marhaban!

Oleh : Hersubeno Arief (Konsultan Media dan Politik)

Mualaf adalah sebuah kata merujuk kepada nonmuslim yang berpindah keyakinan menjadi Islam. Kata yang berasal dari bahasa Arab itu telah diserap dalam bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebut sebagai “orang yang baru masuk Islam”.

Dalam agama Kristen mereka disebut sebagai domba-domba yang tersesat dan kembali berkumpul dengan gembalanya, Yesus Kristus. Intinya adalah mereka yang baru beriman dan kembali ke jalan kebenaran.

Terminologi dalam agama tersebut sangat pas untuk menggambarkan fenomena menarik yang tengah terjadi di Indonesia sepanjang perhelatan Pilkada DKI 2017.

Prosesnya tidak mendadak sontak, tapi lumayan panjang. Diawali dari sebelum masa kampanye, menjadi sangat ramai saat kampanye berlangsung dan imbasnya masih terus terjadi hingga saat ini. Momentumnya kian menaik bersamaan dengan peringatan hari lahirnya Pancasila 1 Juni.
BACA SELENGKAPNYA “Mualaf Pancasila”