Prabowo Sandi Menang 60 Persen

PRABOWO-SANDI MENANG 60%
Oleh: Zeng Wei Jian

Selamat untuk PS-Sandi

Pilpres 2019, Jakarta tenang. Sepih. Tidak ada preman baju kotak-kotak merusuh. Di setiap TPS hanya ada seorang polisi. Ngga ada tentara dan laskar-laskar penjaga TPS. Semuanya berjalan smooth.

Pukul 11.00, Exit Poll mulai muncul. Semuanya menangkan Prabowo-Sandi.

Siangnya, saya putuskan bergerak ke Kemang Village. “Rabu-Biru” terakhir digelar di sana. Andi dan Nur Liea ikut.

Tiba-tiba, seorang taipan menelepon. Dia bilang, “Elo dikerjain. Saksi-saksi di daerah sudah diguyur. Media dikuasai. Ntar hasil Quick Count dirilis dengan angka 58:42. Paslon 01 menang.”

Saya kira dia bercanda. Pukul 03 sore, Litbang Kompas, Indobarometer, SMRC, Indikator, Charta Politika, dan Poltracking rilis Quick Count. Selisih angkanya sekitar 10%. Si Taipan benar.

Jangan lupa, semua pabrik polling itu pernah diundang makan siang di istana. Sejak itu, mereka lebih banyak berperan sebagai opini-maker.

Hanya CSIS yang menghasilkan angka 64.5% banding 43% untuk kemenangan Paslon Prabowo Sandi.

Shock. Saya banting stir. Ga jadi ke Kemang Village. Putar arah ke Kertanegara 4. Pas, Komandan Don Dasco tiba di lokasi.

Di dalam kediaman Pak Prabowo sudah ada begitu banyak tokoh; Amien Rais, Rahmawati Sukarnoputeri, Jenderal Joko Santoso, Suryo Prabowo, Rizal Ramli, Priyo, Ahmad Muzani, Sandiaga Uno, Mpok Nur, Ustad Sambo, Said Iqbal, Erwin Aksa, Putra Jaya, Neno Warisman, Mulan Jamila dan lain-lain.

Semuanya bahas soal Quick Count yang dirilis pabrik-pabrik polling tadi. Media Sosial terpukul. Moral cyber fighter, saksi dan relawan TPS goyang. This is a psywar. Mereka ingin menciptakan kemenangan semu.

Stasiun televisi berulang-ulang umumkan hasil Quick Count itu. Debat digelar. Jokower eforia. Cyber oposisi gundah. Merunduk. Moral nyaris ambruk. Anehnya, mereka tidak bahas hasil survei CSIS.

Selisih angka 10% ngga masuk akal. Paslon 01 dinyatakan menang mutlak di Madura.

Selisih prosentase ini 2x lipat dari perolehan Jokowi-Jeka tahun 2014. Artinya Kyai Maruf lebih hebat dari Jeka dan Sandiaga Uno yang lebih buruk dari Hatta Rajasa. Dukungan Ustad Abdul Somad, Habib Rizieq Syihab dan semua ulama tidak punya efek apa pun. Sambutan luar biasa di 1.500 titik blusukan Sandiaga Uno seolah tidak pernah ada. Milenial lebih gandrung kepada Kyai Maruf daripada Sandiaga Uno. What a joke.

Prabowo keluar dan menyampaikan orasi pertama. BPN menunggu hasil resmi KPU, real count internal dan abaikan Quick Count.

Data C1 dari TPS terus dikumpulkan BPN. Masuk informasi hasil-hasil pendataan dari beberapa lembaga. Data TNI menghasilkan angka 62% kemenangan Prabowo-Sandi. Tapi data ini tidak dibuka ke publik. Karena untuk konsumsi internal. Semua orang yang berada di Kertanegara 4 sudah terima informasi ini sedari sore.

Tengah malamnya, data TNI beredar di grup-grup Whatsapp. Belum pernah TNI memastikan diri seperti ini.

Tim BPN melaporkan telah memiliki data C1 dari sekitar 350 ribuan TPS. Artinya sekitar 40% dari total 809 ribu TPS. Angka Kemenangan Prabowo-Sandi sekitar 62%. Matematisnya, angka kemenangan sebesar ini tidak akan berubah banyak saat data C1 dari seluruh TPS telah masuk semuanya.

Berdasarkan data ini, sekitar pukul 8 malam Pa Prabowo keluar dan memberikan pernyataan kemenangan. Pecah suara isak tangis dan takbir semua relawan yang hadir.

But the war is over yet. TKN belum mengaku kalah. Semua relawan Pro Perubahan mesti kawal. Hindari provokasi.

Seandainya ada anasir tertentu yang tidak mau kalah, dia bisa memilih cara anarkis. Bakar 1 obyek vital negara, serbu Glodok atau jarah pertokoan.

Aksi ini trigger amuk massa. Tak terkendali. Penguasa bisa merilis Darurat Sipil. Pemilu dianulir, DPR-RI dibubarkan.

Tapi harganya tinggi. Belum tentu sukses. Mata internasional sedang fokus memperhatikan Indonesia. Meleset sedikit, Pangkalan Amerika di Darwin bisa bergerak. TNI bersama pilihan rakyat yang 60%, yang memilih dengan iklas tanpa operasi money politics dan ditakut-takuti issue khilafah.

Dengan angka margin seperti ini, sebaiknya pihak-pihak tertentu segera loncat pagar dan berdiri di barisan rakyat mayoritas itu.

THE END

Prabowo vs Moerdani 02

Konflik Jenderal Benny Moerdani versus Mayor Prabowo Subianto (02)

SIDANG UMUM MPR 1988

Prabowo vs Moerdani

Menjelang Sidang Umum MPR Maret 1988, beredar kabar bahwa Jenderal Benny Moerdani sangat berkeinginan untuk mendampingi Soeharto sebagai wakil presiden. Untuk memuluskan maksud ini, Jenderal Benny Moerdani, sebagai Panglima ABRI, menyusun berbagai rencana dan siasat. Salah satu strateginya adalah menjadikan Fraksi ABRI di MPR sebagai lokomotif pencalonan dirinya. Tapi, rencana Jenderal Benny Moerdani untuk menjadi wakil presiden ini tercium dan berhasil digagalkan oleh Soeharto berkat laporan Prabowo Subianto.

Pada 24 Februari 1988, sebelum sidang MPR digelar, Soeharto melakukan penggantian Panglima ABRI dari Jenderal Benny Moerdani kepada Jenderal Try Sutrisno. Pergantian ini menyebabkan dukungan terhadap Jenderal Benny Moerdani menjadi berkurang dan akhirnya ia gagal menjadi wakil presiden. Jika tidak diganti, Jenderal Benny Moerdani sebagai Panglima ABRI dapat memaksa Letjen Bambang Triantoro, Ketua Fraksi ABRI di MPR, untuk mengajukan namanya sebagai calon wakil presiden. Cara fait accompli ini tentunya mendahului kehendak Suharto dan dapat membuat malu serta kesan tidak demokratis bila Suharto menolaknya dalam Sidang MPR. Semua rencana itu akhirnya tidak berhasil. Suharto memilih Sudharmono menjadi wakil presiden.
BACA SELENGKAPNYA “Prabowo vs Moerdani 02″

Ambruknya Benteng Jokowi di Solo

Sriwedari dan Ambruknya Benteng Jokowi

Oleh: Tony Rosyid (Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa)

Kampanye Jokowi di Solo sepi

Solo itu kota asal Jokowi. Dikenal pula sebagai kandang banteng. Solo juga identik dengan PDIP dan warna merah. Dari Solo Jokowi ke Jakarta. Tepatnya ke balaikota, lalu ke istana.

Semua berawal dari Solo. Kota kecil dengan penduduk sekitar 300 ribu saat Jokowi jadi walikota. Dan di Solo ini nama Jokowi cemerlang sebagai walikota. Dua periode, kendati tak tuntas.

Mobil Esemka juga lahir dari Solo. Soal tak jadi diproduksi, itu hal lain. Sudah 12 tahun belum ada kabarnya. Itu bukan urusan presiden, kata Jokowi. Yang jelas, dengan naik mobil Esemka, Jokowi bisa sampai ke Jakarta. Apakah mobil Esemka hanya didesign khusus untuk mengantarkan Pak Jokowi ke Jakarta? Entahlah. Silahkan tanyakan sendiri. Itu di luar kapasitas saya untuk menjelaskan.

Ini semua adalah cerita lama. Nostalgia masa lalu. Jokowi dielu-elukan masyarakat Solo. Putra daerah yang sukses jadi gubernur DKI, lalu presiden dengan modal mobil Esemka. Bagaimana dengan sekarang?
BACA SELENGKAPNYA “Ambruknya Benteng Jokowi di Solo”

Prabowo vs Moerdani 01

Konflik Jenderal Benny Moerdani versus Mayor Prabowo Subianto (01)

Prabowo vs Moerdani

Presiden Soeharto mengangkat Jenderal Leonardus Benny Moerdani sebagai Panglima Angkatan Bersenjata merangkap Menteri Pertahanan dan Keamanan pada 1983, menggantikan Jenderal M. Yusuf yang dikenal sebagai perwira yang bersih dan baik terhadap para prajurit kecil. Dalam pelaksanaan tugasnya kemudian, Jenderal Benny Moerdani melakukan pembersihan terhadap para perwira tinggi yang bersimpati kepada Jenderal M. Yusuf dan kelompok Islam. Kondisi ini terungkap dari perjalanan karir Prabowo Subianto, lulusan Akademi Militer (Akmil) 1974, yang mengalami kehidupan militer secara dekat dengan Jenderal Benny Moerdani, terutama pada kurun 1982-1985, saat bertugas sebagai staf khusus Jenderal Benny Moerdani.

Sebagai staf khusus, Mayor Prabowo Subianto mendapat penjelasan langsung dari Moerdani tentang rencana Moerdani menghancurkan gerakan-gerakan Islam secara sistematis. Prabowo Subianto memperoleh informasi ini karena Jenderal Benny Moerdani melihat latar belakang bapaknya, Prof. Soemitro Djojohadikusumo, seorang sosialis, dan ibunya seorang penganut Kristen dari Manado. Namun, Prabowo Subianto merasa tidak cocok dengan rencana tersebut dan melaporkan langkah-langkah Benny kepada mertuanya, Presiden Soeharto, termasuk rencana Jenderal Benny Moerdani untuk menguasai Indonesia atau menjadi Presiden RI.
BACA SELENGKAPNYA “Prabowo vs Moerdani 01″

Perang Kotor Jokowi

Perang Kotor Jokowi

Oleh: Hersubeno Arief

Dengan pengakuan Andi Wijayanto jelas sudah,  serangan Jokowi secara pribadi kepada Prabowo sudah direncanakan secara matang. Jokowi dengan kekuasaan di tangannya bisa leluasa mengakses semua informasi yang dimiliki pemerintah. Kemudian digunakan untuk melumpuhkan lawan politiknya.

Prabowo menyapa

Mudah-mudahan saja berita yang diturunkan laman tempo.co edisi Kamis (7/3) itu salah. Judulnya “Ketua Cakra 19: Jokowi Berpesan Gaspol Terus Soal Lahan Prabowo.”

Seandainya benar, sikap Jokowi ini sangat tidak etis.  Berpotensi melanggar praktik pemerintahan yang baik dan benar. 
BACA SELENGKAPNYA “Perang Kotor Jokowi”

Air Mata Kiai NU di Halaqah Komite Khittah

Air Mata Para Kiai NU Tumpah di Halaqah Komite Khittah 1926

Halaqah ke-6 Komite Khittah 1926 di PP Al-Qutub, Cipadung, Cibiru, Bandung, Rabu (6/3/2019)
Halaqah ke-6 Komite Khittah 1926 di PP Al-Qutub, Cipadung, Cibiru, Bandung, Rabu (6/3/2019)

Prof Dr Ahmad Zahro, moderator halaqah ke-6 Komite Khitthah (KK) 26 NU yang berlangsung di PP Al-Qutub, Cipadung, Cibiru, Bandung, Rabu (6/3/2019), menyebut ini adalah halaqah paling ‘hidup’.

Bukan karena dihadiri banyak kiai, habaib dan akademisi dari berbagai daerah (seperti Kalimantan, Sulawesi, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat, dll), tetapi halaqah ke-6 kali ini berhasil menginventarisasi masalah yang melilit NU secara komplet.

“Ini halaqah paling ‘hidup’. Kita tinggal merumuskan bagaimana cara menyelamatkan NU secepatnya dari tangan para politisi maupun kaum liberal yang merusak NU dari dalam. Silakan hadir dalam pertemuan tertutup Kamis 14 Maret, di PP Tebuireng. Kita bisa bicara sak katoke (sepuas-puasnya red.),” demikian Prof Dr Ahmad Zahro.
BACA SELENGKAPNYA “Air Mata Kiai NU di Halaqah Komite Khittah”

Anies Lindungi Rakyat Kecil dari Mafia

Lindungi Rakyat Kecil, Anies Siap Hadapi Mafia

Oleh: Tony Rosyid (Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa)

Anies BaswedanSantun, dan selalu menjaga intonasi kelembutan suara serta ketepatan bahasa. Itulah Anies Baswedan, gubernur DKI Jakarta. Tapi, jika sudah sampai pada urusan rakyat, jangan coba main-main dengannya.

Kasus swastanisasi air minum misalnya. Sejak tahun 1997, urusan air di Jakarta diserahkan kepada swasta. Ada dua perusahaan; Aitra dan Palyja. Dua perusahaan yang saham mayoritasnya saat ini dikuasai oleh Salim group.

Di awal kontrak, persediaan air di Jakarta cukup untuk 44,5% penduduk. Tahun 2023, saat kontrak berakhir, targetnya 82%. Tapi, di tahun 2019 ini, setelah lebih dari 20 tahun kontrak, dua perusahaan ini hanya bisa menyediakan 59,4%. Hanya naik14,9%. Jadi, tersisa empat tahun kedepan target tak mungkin akan tercapai. Alias gagal! Mau diperpanjang 25 tahun lagi kedepan? Anies tegur Dirut PT PDAM. Gak sejalan, terpaksa Anies menggantinya, setelah diberi kesempatan selama tiga bulan.

Disamping itu, harga airnya begitu mahal. Modal cuma 680/meter kubik, dijual 7.500/meter kubik. Untung 1000% lebih. Target gak terpenuhi, 22% bagi untung terus didapat, fasilitas infrastruktur pakai punya PT. PAM JAYA DKI. Menang banyak!
BACA SELENGKAPNYA “Anies Lindungi Rakyat Kecil dari Mafia”