Isa Anshari tentang Muslihat Politik PKI

KH Muhammad Isa Anshari tentang Muslihat Politik PKI

KH MUH. ISA ANSHARI
KH Muh. Isa Anshari (1916-1969)

Kita kagum dengan ketjerdikan dan kelitjinan kaum komunis memikat hati kaum nasionalis Indonesia. Kita kasihan melihat kebodohan kaum nasionalis jang begitu gampang masuk perangkap kaum komunis. Perangkap “Front Persatuan Nasional”[1], perangkap “perdamaian nasional” dan sebagainja.

Bagi orang jang mengikuti historia perdjuangan kaum komunis seluruh dunia, mudah untuk mendapatkan kepastian, bahwa kaum komunis lebih mementingkan dan mentaati komando Kremlin dan Kominform daripada memikirkan keselamatan bangsa dan tanah air.

Pemberontakan Madiun (tahun 1948) tjukup mendjadi bukti jang njata dan tegas. Pada saat Republik Indonesia menghadapi antjaman dari luar (tentara Belanda) kaum komunis menikam Republik kita dari dalam. Karena begitu perintah Moskow jang harus ditaati.
BACA SELENGKAPNYA “Isa Anshari tentang Muslihat Politik PKI”

Pancasila, Tauhid dan Syariat

Pancasila, Tauhid dan Syariat

Oleh: Dr. Adian Huseini

Banyak kaum Muslim memandang bahwa hilangnya “tujuh kata” dari sila pertama naskah Piagam Jakarta —dan digantikan dengan rumusan “Ketuhanan Yang Maha Esa”— adalah sebuah kekalahan perjuangan Islam di Indonesia. Namun, tidak demikian halnya dengan IJ Satyabudi, seorang penulis Kristen. Dalam bukunya yang berjudul Kontroversi Nama Allah (1994), ia justru mengakui keunggulan tokoh-tokoh Islam dalam perumusan sila pertama tersebut.

Satyabudi menulis: “Lalu, siapa sebenarnya yang lebih cerdas dan menguasai ruang persidangan ketika merumuskan Sila Pertama itu? Sangat jelas, Bapak-bapak Islam jauh lebih cerdas dari Bapak-bapak Kristen karena kalimat ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’ itu identik dengan ‘Ketuhanan Yang Satu!’ Kata ‘mahaesa’ itu memang harus berarti ‘satu’. Oleh sebab itu, tidak ada peluang bagi keberbagaian Tuhan. Umat Kristen dan Hindu harus gigit jari dan menelan ludah atas kekalahan Bapak-bapak Kristen dan Hindu ketika menyusun sila pertama ini.”

Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama Nahdlatul Ulama di Situbondo, Jawa Timur, 16 Rabiul Awal 1404 H/21 Desember 1983 menetapkan sejumlah keputusan: (1) Sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai dasar Negara Republik Indonesia menurut Pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang menjiwai sila yang lain, mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam. (2) Bagi Nahdlatul Ulama (NU), Islam adalah akidah dan syariah, meliputi aspek hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antarmanusia. (3) Penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dan upaya umat Islam Indonesia untuk menjalankan syariat agamanya. (Lihat, pengantar KH A Mustofa Bisri berjudul “Pancasila Kembali” untuk buku As’ad Said Ali, Negara Pancasila, Jalan Kemaslahatan Berbangsa, Jakar ta: LP3ES, 2009).
BACA SELENGKAPNYA “Pancasila, Tauhid dan Syariat”