Kebijakan Orde Baru terhadap Masyumi dan Islam (2)

Oleh: Yusril Ihza Mahendra

Partai Masyumi
Partai Masyumi

Meskipun telah menghirup udara bebas, tokoh-tokoh inti Masyumi secara perlahan mulai tersingkir dari panggung politik, sejalan dengan menguatnya Orde Baru. Mohammad Natsir dan rekan-rekannya mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, dan mulai memusatkan perhatian mereka ke bidang dakwah, sambil tetap bersikap kritis kepada Pemerintah Orde Baru. Dulu kita berpolitik, sekarang kita berdakwah. Nanti hasilnya akan sama saja, kata Natsir kepada saya suatu ketika.Natsir mungkin benar. Dakwah Islam akan makin meluas dan tak terbendung, justru ketika kiprah politik mereka menghadapi hambatan. Natsir dan kawan-kawannya mulai menyadari bahwa mereka mulai tua. Mereka mulai berpikir untuk membangun kesadaran keagamaan kepada masyarakat menuju masa depan. Mereka perlu menyiapkan generasi penerus bangsa yang dilandasi semangat dan komitmen Keislaman. Untuk itu dakwah dalam arti seluas-luasnya, terutama di kampus-kampus, harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.

Orde Baru merancang format politik dan pembangunan Indonesia ke depan secara sistematik dan terencana. CSIS (Center for Strategic and International Studies) menjadi salah satu lembaga kajian yang tersohor dalam merumuskan dan memback-up konsep-konsep pembangunan Orde Baru dengan berbagai rekayasanya. Buku Ali Moertopo yang berjudul “Akselerasi Modernisasi 25 Tahun” yang diterbitkan CSIS adalah salah satu “buku sakti” yang memuat perencanaan itu. Dari buku itu saja suda tergambar bahwa Presiden Soeharto telah dirancang untuk menjadi Presiden minimal 5 periode, atau lima kali Pelita (Pembangunan Lima Tahun) sampai saatnya Indonesia tinggal landas dalam pembangunan ekonomi. Dalam rekayasa politik, partai-partai dikelompokkan berdasarkan program, bukan lagi berdasarkan ideologi. Akhirnya partai-partai Islam berfusi dengan tekanan penguasa ke dalam Partai Persatuan Pembangunan, dan partai-partai nasionalis, Kristen dan Katolik ke dalam Partai Demokrasi Indonesia. Sejak itu selalu dikatakan bahwa di negara kita ini ada dua partai politik dan satu Golongan Karya. Golongan Karya (Golkar) meskipun memenuhi segala syarat dan rukun – kalau menggunakan istilah fikih – untuk disebut sebagai partai politik, menolak menyebut dirinya sebagai partai.
BACA SELENGKAPNYA “Kebijakan Orde Baru terhadap Masyumi dan Islam (2)”

Kebijakan Orde Baru terhadap Masyumi dan Islam (1)

Oleh: Yusril Ihza Mahendra

Partai Masyumi
Partai Masyumi

Tidaklah mudah bagi saya untuk sepenuhnya bersikap netral dan obyektif membahas kebijakan Orde Baru terhadap Masyumi dan Islam, sebagaimana yang diminta oleh Republika, apalagi waktu yang diberikan untuk menulisnya sangatlah terbatas, kurang dari sehari. Karena itu, saya menuliskan artikel ini hanya berdasarkan ingatan saya belaka.Saya katakan sukar untuk bersikap netral dan obyektif karena sedikit-banyaknya saya terlibat dalam episode sejarah itu, baik langsung maupun tidak langsung.

Ketika saya berumur hampir lima tahun, saya menyaksikan ayah saya dan sejumlah tokoh Masyumi lokal, menurunkan papan nama partai itu, karena mereka dipaksa membubarkan diri oleh Presiden Soekarno, pada akhir tahun 1960. Soekarno menerbitkan Keppres Nomor 200/1960 tanggal 15 Agustus 1960, yang isinya membubarkan Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI). Namun pelaksanaan pembubaran itu harus dilakukan sendiri oleh Masyumi dan PSI. Jika dalam tempoh seratus hari kedua partai itu tidak membubarkan diri, maka partai itu akan dinyatakan sebagai partai terlarang. Sebab itulah Ketua Umum Masyumi Prawoto Mangkusasmito dan Sekjennya Muhammad Yunan Nasution, mengeluarkan pernyataan politik membubarkan Masyumi, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah.
BACA SELENGKAPNYA “Kebijakan Orde Baru terhadap Masyumi dan Islam (1)”

Prawoto Mangkusasmito Politisi Masyumi

Prawoto: Politikus yang Menyatukan Ucapan dan Perbuatan (2-habis)

Oleh: Nuim Hidayat

Memo Masyumi pada Soekarno

Kampanye Partai Masyumi

Masyumi memang mempunyai pendirian yang tegas. Ketika Soekarno membentuk Kabinet Gotong Royong, merangkul PKI dan menyebarkan ide-ide komunis, Natsir, Prawoto, HM Rasyidi dll. menyatakan sikapnya untuk menjadi oposan Presiden Soekarno. Akibatnya, hampir semua tokoh Masyumi mengalami beratnya perjuangan dengan “gemblengan” di rumah-rumah tahanan negara.

Sikap oposan terhadap Soekarno memuncak, ketika Soekarno dengan tanpa alasan yang jelas membubarkan Partai Islam terbesar itu. Lewat Keputusan Presiden RI No. 200/1960 tertanggal 17 Agustus 1960 (dan merujuk Penetapan Presiden No.7/1959) Soekarno embubarkan Masyumi.

Alasannya, menurut Soekarno, “Partai melakukan pemberontakan, karena pemimpin-pemimpinnya turut serta dalam pemberontakan apa yang disebut dengan “Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia” atau “Republik Persatuan Indonesia” atau telah jelas memberikan bantuan terhadap pemberontakan, sedang partai itu tidak resmi menyalahkan perbuatan anggota-anggota pimpinan tersebut.”

Menanggapi keputusan Presiden yang semena-mena dan mendadak itu, Prawoto Mangkusasmito (Ketua Umum) dan HM Yunan Nasution (Sekretaris) menyampaikan surat pembubaran Masyumi dan sekaligus menyampaikan “memorandum keras” kepada ayahnya Megawati itu. Dalam pengantar memo itu, Prawoto mengungkapkan bahwa Masyumi sejak didirikan selalu berpegang teguh pada hukum dan kesepakatan bersama dalam bernegara.
BACA SELENGKAPNYA “Prawoto Mangkusasmito Politisi Masyumi”

Prawoto Mangkusasmito Politisi Masyumi

Prawoto: Politikus yang Menyatukan Ucapan dan Perbuatan (1)

Oleh: Nuim Hidayat

Politisi Masyumi kerap dikenal hidup sederhana

BEDA ucapan dengan perbuatan, demikian istilah yang tepat untuk para politisi. Kalimat ini mengingatkan kita semua yang sebentar lagi musim kampanye tiba.

Pada Pemilu 2009, banyak kita temukan calon presiden berkampanye dan berteriak-teriak tentang perlunya hidup sederhana. Sementara dirinya justru hidup dalam kemewahan.

Selain urusan tidak sinkron antara ucapan dan perbuatan, urusan lebih menghawatirkan adalah urusan uang. Ada gejala pergeseran tujuan hadirnya partai poltik, di mana partai politik saat ini menjadikan uang (logistik)  menjadi tujuan utama. Kegelisahan ini pernah diungkap Chairman Aktual Network, Dr Yudi Latif.

“Saat ini demokrasi ditopang kekuatan logistik. Parahnya partai Islam ikut tarian. Harusnya kan bersekutu agar politik tidak dikuasi oleh uang,” ujar, Yudi Latief dalam diskusi Aktual Forum bertajuk “Quo Vadis Parpol Islam dalam Arus Demokrasi Liberal” di Dapur Selera, Jakarta, Ahad (10/2).

Banyaknya degradasi identitas dalam partai berbasis Islam dinilai karena ketidakseriuasan memperjuangkan nilai ideologinya sendiri.  Menurutnya, kebanyakan kasus negatif yang menimpa pada partai-partai Islam pasti terkait pada kebutuhan logistik mereka menjelang kampanye.
BACA SELENGKAPNYA “Prawoto Mangkusasmito Politisi Masyumi”

Prabowo-Hatta Terima Keputusan MK

Koalisi Merah Putih Terima Keputusan MK dengan Catatan


Koalisi Merah Putih yang mewakili Prabowo-Hatta menyatakan menerima putusan Mahkamah Konstitusi, tetapi menambahkan bahwa keputusan itu belum mencerminkan kebenaran.

“Putusan MK, meskipun bersikap final dan mengikat, belum tentu mencerminkan kebenaran dan keadilan substantif bagi rakyat Indonesia,” kata Tantowi Yahya, juru bicara Koalisi Merah Putih.

Tantowi lebih jauh mengatakan, sistem persidangan Mahkamah Konstitusi ternyata tidak mengindahkan pembuktian secara mendalam dan tidak dapat mengungkap keterangan saksi yang jumlahnya jauh lebih banyak dari yang disetujui.

Dengan keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat mengikat dan final, maka pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla dipastikan menjadi presiden terpilih dan akan diangkat menjadi presiden dan wakil presiden baru pada Oktober mendatang, menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono.

Koalisi Merah Putih pun menyatakan kompak berdiri di luar pemerintahan sebagai oposisi. Dengan kekuatan parlemen yang lebih besar dari kubu Joko Widodo-Jusuf Kalla, Koalisi Merah Putih bisa menjadi bantu sandungan dalam proses pemerintahan mendatang.

Koalisi Merah Putih terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, PPP, PKS dan PBB. Sedangkan Partai Demokrat meskipun mendukung pencalonan Prabowo Hatta lebih memilih berdiri independen di luar kubu pendukung Prabowo dan Joko Widodo. Demokrat menyatakan akan menjadi kekuatan penyeimbang, bukan opisisi, di parlemen mendatang.*

MK Tolak Gugatan Prabowo-Hatta

Mahkamah Konstitusi Tolak Gugatan Prabowo-Hatta, Joko Widodo-Jusuf Kalla Presiden Terpilih


Mahkamah Konstitusi akhirnya memutuskan menolak seluruh gugatan perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden yang diajukan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Dalam amar keputusannya yang dibacakan oleh ketuanya, Hamdan Zoelva, Kamis (21/8) malam, Mahkamah Konstitusi menilai tidak ada kecurangan yang terstruktur, sistematis dan massif yang dilakukan penyelenggara pemilu pada pemilu presiden 2014 seperti yang dituduhkan Tim Prabowo-Hatta.

MK menyatakan, Tim Prabowo-Hatta dalam pokok permohonannya tidak mampu menjelaskan secara detil bagaimana kecurangan tersebut dilakukan. Saksi yang dihadirkan juga tidak mampu membuktikan kecurangan yang terjadi.

Hakim Mahkamah Konstitusi juga menilai tidak ada bukti bahwa Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPT) dan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKT) disalahgunakan dan menguntungkan salah satu pasangan serta merugikan pasangan lain.

Selain itu, MK juga menilai hitungan suara pilpres yang diungkapkan Tim Prabowo-Hatta tidak beralasan menurut hukum. Dan saksi pun gagal menunjukkan kebenaran hitungan tersebut.

Sebagaimana diketahui, Prabowo-Hatta meminta MK agar menetapkan mereka sebagai pemenang Pilpres karena mereka mengaku telah mendapatkan 67.139.153 suara, sementara pasangan Jokowi-JK hanya mendapatkan 66.435.124 suara. Sedangkan Sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Prabowo-Hatta mendapatkan 62.576.444 suara dan Jokowi-JK mendapatkan 70.997.833 suara.

Hamdan Zoelva menyatakan, “Amar putusan mengadili, memutuskan menolak eksepsi pemohon dan eksepsi pihak terkait, dalam pokok permohonan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.”

Mahkamah Konstitusi juga menolak keberatan tim Prabowo-Hatta terkait pembukaan kotak suara oleh Komisi Pemilihan Umum dan tinta yang bisa dihapus dan politik uang.

Sementara itu, anggota Tim Kuasa Hukum pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Maqdir Ismail, menilai putusan MK itu kontradiksi dengan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Dengan keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat mengikat dan final, maka pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla dipastikan menjadi presiden terpilih dan akan diangkat menjadi presiden dan wakil presiden baru pada Oktober mendatang, menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono.*

BACA JUGA:
Ulama Banten Siap Menangkan Prabowo-Hatta
Prabowo Dulu Aktif Membantu ABRI Hijau 1