Makna Reuni 212

Apa Makna Reuni 212?

Oleh: Achmad Jainuri, Guru Besar UIN Sunan Ampel Surabaya

Reuni 212 menjawab semua ketidakadilan yang ditujukan kepada umat Muslim.

Dua artikel yang secara berturut-turut pernah dimuat di the New Yorker pada Mei dan Juni, 1988, menarik untuk dibuka kembali, terkait bagaimana memahami potensi Islam dan umat Muslim di Indonesia.

Menurut media bulanan ini, dua kekuatan politik yang sangat berpengaruh di Indonesia era 1980-an hanya ada dua, semuanya berbaju ‘hijau’. Hijau yang pertama adalah ABRI, sedangkan hijau kedua adalah umat Muslim.

Dua kelompok itulah sesungguhnya yang disebut the real political power di Indonesia, jika keduanya berada dalam sistem kekuasaan. Karena rezim yang berkuasa saat itu adalah hijau yang pertama, maka disarankan untuk ‘berbaik’ dengannya.

Sedangkan ‘hijau’ yang kedua terabaikan karena tidak berada dalam struktur kekuasaan. Hingga kini, Islam dan Muslim seakan menjadi kekuatan yang bisa dimanfaatkan oleh siapa saja bagi yang menginginkan keuntungan politik darinya.
BACA SELENGKAPNYA “Makna Reuni 212″

Berita Reuni 212, Pers Indonesia Bunuh Diri

Bunuh Diri Massal Pers Indonesia Jilid II

Oleh: Hersubeno Arief - pemerhati ruang publik

hersubeno-ariefTANDA-tanda pers Indonesia sedang melakukan bunuh diri massal, semakin nyata. Pemberitaan media massa tentang Reuni 212 yang berlangsung di Monas Ahad (2/12), membuka tabir yang selama ini coba ditutup-tutupi. Kooptasi penguasa, kepentingan idiologi, politik dan bisnis membuat pers menerapkan dua rumus baku,  framing dan black out.
Berita Terkait

Peristiwa besar yang menjadi sorotan media-media internasional itu sama sekali tidak “menarik” dan tidak layak berita,   bagi sebagian besar media nasional yang terbit di Jakarta.

Sejumlah pembaca Harian Kompas pada Senin (4/12) pagi dibuat terkejut ketika mendapati  koran nasional itu sama sekali tidak memuat berita  jutaan orang yang berkumpul di Monas. Halaman muka Kompas bersih dari foto, apalagi berita peristiwa spesial tersebut.
BACA SELENGKAPNYA “Berita Reuni 212, Pers Indonesia Bunuh Diri”

Islam, Radikal, dan Masa Depan Bangsa

Islam, Radikalisme, dan Masa Depan Bangsa

Oleh: Dr. Syahganda Nainggolan (Sabang Merauke Circle)

Syahganda Nainggolan1Islam, jihad, kekerasan, ekstremisme, radikalisme, militanisme  dan bahkan terorisme telah menjadi bahan pembicaraan banyak kalangan elit dan juga sebagian masyarakat umum belakangan ini, khususnya paska “bom Surabaya” beberapa  waktu lalu.

Islam sebagai sebuah ajaran bergeser dari keberadaannya tentang peradaban manusia menjadi seolah-olah ajaran sesat dan menakutkan. Jihad sebagai ayat dalam kitab suci Al-Quran untuk menegakkan Islam sebagai ajaran kasih sayang dan perdamaian, telah menjadi musuh.

Sekjen Syuriah NU, Yahya Staquf, yang diundang Wakil Presiden Amerika, Mike Pence di Gedung Putih, didampingi Johnnie Moore, penasihat Trump dari Kristen Evangelical, menjelaskan tentang komitmen NU memerangi Jihad dan ekstremisme. Hal ini dirilis Wakil Presiden Amerika di tweeter nya. Namun ada tweeter lain yang menimpali: “@POTUS Trump’s admin stands with NU in its fight for religious freedom & against jihad”.

Pence atau administrasi rezim Trump menyatakan memerangi Jihad. Seolah Jihad itu adalah sebuah kejahatan. Dan jika NU tidak membantah itu sebuah kesimpulan atau hasil pikiran bersama dengan Mike Pence, maka NU juga bisa dipersepsikan bersikap memerangi Jihad. Apalagi Staquf baru dilantik menjadi penasihat Jokowi.
BACA SELENGKAPNYA “Islam, Radikal, dan Masa Depan Bangsa”

Abad Kegelapan Akademisi dan PT Kita

Abad Kegelapan Akademisi dan Perguruan Tinggi Kita

Oleh: Hersubeno Arief

Sejak kapan seorang Menristek Dikti menjadi seorang Panglima Kopkamtib yang berwenang membatasi kebabasan akademis? Sejak kapan di negara demokrasi kebebasan berpikir dan berpendapat dibatasi?

Dunia akademis dan perguruan tinggi kita sedang memasuki abad kegelapan. Persekusi dan stigma radikal yang disematkan oleh BNPT dan Menristek Dikti mengingatkan kita pada masa-masa inkuisisi di Spanyol (1.478-1.834), di Italia (1.208-1.834).

Inkuisisi (Roman Catholic Tribunal) adalah sebuah pengadilan yang dibentuk oleh gereja Katolik Roma untuk memberantas praktik-praktik agama yang dinilai sebagai bid’ah. Tidak boleh ada pemikiran yang berbeda apalagi bertentangan dengan doktrin dan keyakinan gereja. Para pemimpin gereja adalah pemilik monopoli kebenaran.

Tujuan inkuisisi adalah quoniam punitio non refertur primo & per se in correctionem & bonum eius qui punitur, sed in bonum publicum ut alij terreantur, & a malis committendis avocentur. Hukuman bukan dijatuhkan terutama dan per se demi perbaikan dan kebaikan si terhukum, melainkan demi kebaikan masyarakat agar orang-orang lain menjadi takut dan menjauhkan diri dari kejahatan-kejahatan yang hendak mereka lakukan. Jadi targetnya adalah efek jera massal di masyarakat.
BACA SELENGKAPNYA “Abad Kegelapan Akademisi dan PT Kita”

Lahir WNA, Ahok Tak Bisa Jadi Presiden RI

Lahir sebagai WN Asing, Ahok Tidak Bisa Jadi Calon Presiden

Ahok sidang

Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tidak bisa menjadi calon presiden atau wakil presiden Republik Indonesia karena ternyata baru menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) pada tahun 1986 saat usianya sudah 20 tahun. Sementara Pasal 6 ayat 1 UUD 1945 mensyaratkan calon presiden dan calon wakil presiden harus Warga Negara Indonesia (WNI) sejak kelahirannya.

Demikian dijelaskan oleh pakar Hukum Tata Negara Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra yang juga ketua umum Partai Bulan Bintang (PBB) dalam Kongres Umat Islam Sumatera Utara di Medan, Jumat, 30 Maret 2018.

“Ahok tidak dapat menjadi Presiden karena terhalang status kewarganegaraannya saat lahir. Dia tidak lahir sebagai Warga Negara Indonesia. Itu bisa dicek datanya di catatan sipil,” kata Yusril.

Mantan menteri kehakiman & HAM serta menteri sekretaris negara ini mengaku mengenal baik Ahok karena sama-sama lahir dan besar di Belitung Timur. Bahkan Yusril kalau bicara sama Ahok biasa pakai bahasa Cina.

“Ayah Ahok, Tjoeng Kiem Nam, warga negara Tiongkok. Dan, ketika ada penentuan kewarganegaraan pada 1962, Tjoeng Kim Nam memilih  jadi Warga Negara RRT (Republik Rakyat Tiongkok). Ahok lahir pada tahun 1966, berarti Ahok adalah Warga Negara RRT. Dan Ahok baru dinaturalisasi menjadi WNI itu sekitar tahun 1986,” kata Yusril. “Jadi Ahok tidak bisa (jadi presiden), yang lain bisa.”

Yusril menerangkan, hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang diamandemen pada 2003. Pasal 6 ayat 1 UUD 1945 menyatakan calon presiden dan calon wakil presiden harus Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri.*

Ketum PPP dan Politisex Vendor

Dukung Djarot-Sitorus, Ketum PPP Jadi “Politisex Vendor

By: Asyari Usman

asyari-usmanSalah seorang kader senior PPP di Sumatera Utara mengekspresikan kekesalannya terhadap perlakuan diktator DPP PPP yang dipimpin oleh Muhammad Romahurmuziy (Romi) yang “membebekkan” diri kepada pasangan Djarot SH dan Sihar Sitorus dalam pemilihan gubernur Sumatera Utara. Yuni Piliang ingin membakar baju hijau PPP karena jengkel terhadap Romi.

Mungkin Yuni tidak begitu paham dengan perubahan drastis yang berlangsung di PPP pusat. Dia, barangkali, masih menganggap Romi seperti dia yang masih “waras” ideologi. Yuni rupanya masih polos. Dia menyangka Romi belum berubah menjadi oportunis yang siap mempermalukan warga Ka’bah.

Yuni tidak tahu bahwa Romi sudah menjadi “politisex vendor”, sudah menjadi “penjaja seks politik”. Dia baru tahu profesi baru Romi di “power market” (pasar kekuasaan) Jakarta. Yuni mungkin tak begitu paham bahwa semenjak krisis moral yang melanda seluruh elemen bangsa, Romi pun ikut tertular epidemi itu.

Ketua Umum PPP kini menjadi langganan “Om-om Politik” yang menjanjikan macam-macam kepada “Dik Romi”.
BACA SELENGKAPNYA “Ketum PPP dan Politisex Vendor”

Anies Baswedan Melawan

Anies Ditekan, Anies Melawan

Oleh: Tony Rosyid
Pengamat Politik (Direktur Graha Insan Cendikia dan Ketua FASS Jabodetabek)

Anies BaswedanDi manapun negara, pasti berat bila berseberangan dengan penguasa dan taipan. Berani sedikit, posisi bisa dilengserkan. Apalagi kalau salah kelola anggaran, atau main perempuan. Tak jarang ada yang dibiarkan jadi “sandra” atau malah “tahanan”. Kadang-kadang tanpa proses persidangan. Alasannya: makar dan negara terancam. “Klise”. Apalagi kalau bawa-bawa istilah anti-pancasila dan anti-kebhinekaan, makin sempurnalah sebuah tuduhan.

Ketua-ketua partai dan para pimpinan daerah seringkali tak luput dari bidikan. Sikap represif ini ada sejak zaman Orde Lama (Orla), Orde Baru (Orba), dan sampai sekarang secara turun-temurun diwariskan. Hanya beda kadar dan ukuran. Ada yang sembunyi-sembunyi dengan beragam kemasan, ada pula yang terang-terangan. Malah ada yang cenderung dipertontonkan.

Apakah tindakan represif ini juga dirasakan Gubernur dan Wagub DKI, Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Shalahudin Uno?

Kabar yang banyak beredar, Anies juga sering jadi target dan pernah ditekan. Anies takut? Semula memang banyak pihak meragukan. Anies dianggap tak punya ketegasan, apalagi berada di bawah ancaman. Lelaki yang dibesarkan di Jogja dengan tata krama dan sopan santun ala Jawa ini tak punya wajah garang. Dibanding gubernur sebelumnya, tentu kalah seram. Vokal suaranya tak lantang. Lebih nampak sebagai pemikir yang mengumbar senyuman.
BACA SELENGKAPNYA “Anies Baswedan Melawan”